iklan

“Tolong DPRD bantu kami meyakinkan masyarakat untuk program penataan kawasan hutan. Kebanyakan konflik ini kan terkait kebun sawit di kawasan hutan,” papar Bambang Hendroyono.

Di kegiatan ini, Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyankusumo menyampaikan kepada pihak KLHK bahwa Jambi menempati urutan kedua konflik lahan secara nasional setelah provinsi Riau. Dijelaskannya bahwa Riau sudah membentuk Pansus Monitoring Konflik Lahan. Sehingga, lahan yang awalnya merupakan sumber konflik, sekarang sudah mendapatkan solusi dengan menyerahkan kepemilikan lahan kepada masyarakat ataupun perusahaan.

“Dari hasil-hasil pertemuan kami harapkan ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan konflik lahan ini,” terang Wartono.

Di akhir konsultasi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan bahwa akan kembali berdiskusi dengan pihak KLHK.

“Kami ingin rakyat kami terlindungi, rakyat Jambi terjaga, dan negara hadir, selanjutnya kami akan diskusi lagi (bersama KLHK, red) dengan data-data terbaru,”pungkasnya.

Hadir juga dalam konsultasi ini Dirjen PKTL KLHK, Ruanda bersama Setditjen PSKL, Erna dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bestari.

(*/fth)


Berita Terkait



add images