Masalahnya tinggal ini: siapa yang berani pertama mengusulkan. Rasanya DPR tidak berani. DPD? Mungkin berani –kalau dilihat dari watak ketuanya: La Nyalla Mattalitti. Ketua MPR? Mungkin juga berani: Bambang Soesatyo itu. Ia seorang pembalap mobil. Setidaknya kolektor mobil dan motor mewah. Waktu jadi wartawan ia juga pemberani.
Pemerintah? Rasanya tidak berani –secara resmi. Tapi saya lihat sendiri: beberapa tokoh di pemerintahan tidak akan menolak kalau ditugaskan untuk itu. Apalagi kalau ada jaminan portofolio kementeriannya tetap di tangannya.
Asosiasi gubernur? Mungkin sangat berani. Apalagi kalau ketuanya masih Gubernur Kaltim Irsan Noor. Ia tokoh yang apa saja tidak takut. Ngomong salah pun berani.
Asosiasi bupati dan wali kota? Kemungkinan besar juga berani. Setidaknya sehari setelah asosiasi gubernur mengajukan usul itu. Terlalu banyak gubernur dan bupati/wali kota yang diam-diam sewot sekarang ini: masa jabatan mereka dipaksa habis tahun depan. Pun bagi yang baru menjabat 3 tahun. Ibarat Desa Wadas, udangnya belum datang batunya sudah dibagi habis.
Intinya: soal periode ketiga itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Mau atau tidak mau. Melanggar atau tidak melanggar.
Persoalannya tinggal satu: siapa yang akan secara resmi mengusulkan. Segera. Lalu siapa saja yang ditugaskan mendukung usulan itu. Siapa pula yang menggiringnya menjadi rancangan amandemen kelima UUD 1945. Soal kajian akademis, gelagatnya, akan banyak universitas yang menanti order.
Dan biaya keseluruhan itu tidak akan sebesar biaya pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada. Mungkin hanya seperlimanya. DPR dan DPD kali ini tidak perlu disogok: mereka sudah langsung kamsia-kamsia. Praktis hanya perlu biaya kajian akademik itu saja.
Para gubernur dan bupati/wali kota pasti tidak keberatan membiayai pengerahan dukungan dari bawah. Yang bisa membuat kesan seolah-olah rakyat sudah 100 persen setuju.
