Selanjutnya Wein Arifin dari Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan saat ini kita menghadapi krisis representatif demokrasi dimana punya hak pilih (vote) namun tidak punya suara (voice). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran Orde Baru yang mendepolitisasi masyarakat selama 32 tahun. Usai Orde Baru runtuh, tanpa pernah mendapat pendidikan politik dan tanpa ditanya makna perwakilan rakyat yang dibutuhkan, masyarakat diberi hak pilih. Akibatnya, kita sukses melaksanakan pemilu namun gagal melembagakan perwakilan rakyat dalam sosok resminya.
Kemudian Dr. Asad Isma akademisi UIN STS Jambi mengatakan persoalan kebijakan kita saat ini adalah hilangnya toleransi di dalam pemilu yang kita hasilkan. Jika terus terjebak pada fanatisme dan polarisasi terhadap pilihan partisan maka akhirnya kita selalu berputar dan terjebak pada aspek prosedural semata dalam demokrasi. (Ist)
