Fenomena Politik sebagai lahan pencari kerja (Job Seeker) telah lama diingatkan oleh Max Weber salah seorang Ilmuwan Jerman pada tahun 1919. Menurut ilmuan beken ini, politisi sebaiknya bukan pencari kerja, tetapi mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kondisi normal, politisi harus mandiri secara ekonomi dari pendapatan politik yang didapatnya. Paparan ini pernah disampaikan
Paparan Weber tersebut masih relevan dengan kondisi politik di Indonesia saat ini, bahkan menjadi urgen untuk direnungkan dan dijalankan. Bukan hanya sebatas idealisme, tapi juga sebagai satu keharusan.
Resiko jika para politisi katakanlah seperti para calon legislatif ataupun para kepala daerah terkategori orang yang mencari kerja mudah dicerna dengan logika, bahkan bisa dilihat secara kasat mata.
Misalkan, apabila calon legislatif yang ada saat ini terdiri dari para pencari kerja, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan posisinya nanti sebagai mata pencaharian. Maka, risiko penyalahgunaan wewenang untuk meraih pendapatan finansial untuk diri sendiri semakin besar. Akibatnya, kepentingan umum dikorbankan.
Korupsi annggota parlemen sudah bukan rahasia umum lagi dan marak terjadi di berbagai negara. Pemimpin dan politisi yang baik seharusnya mempraktikkan ‘tahta untuk rakyat’ dan berupaya mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa anggaran yang harus dialokasikan.
Karenanya suara rakyat tidak dibeli dengan uang namun dengan pengetahuan, empati, kebijakan tepat guna, tepat sasaran serta ketegasan dalam bertindak.
Kajian ilmu paleoantropologi, pola korupsi yang dilakukan para koruptor tak ubahnya struktur sosial tribe, evolusi peradaban manusia di masa lampau, pemerintahan dibentuk berbasis keluarga sanak saudara. Yang terjadi saat ini, koruptor dan politisi membangun kekuasaan melalui mekanisme kekerabatan meski hidup di negara modern.
Lalu bagaimana mengurangi fenomena rent seeker ini ? Politik Modern adalah politik kepartaian Dalam situasi semacam ini, partai politik adalah aktor aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Jika demikian adanya, maka hal yang perlu kita lakukan di samping memperbaiki keadaan hari ini melalui sustainable controlling adalah mempersiapkan generasi baru politik.
Sehingga keniscayaan partai dalam sistem politik dan demokrasi kontemporer dapat kita harapkan sebagai komponen vital untuk memfungsikan demokrasi; yakni mencapai kesejahteraan publik dan keadilan terdistribusi, pada semua kelompok dan lapisan.
* Pengamat
