JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 1 Juta patok batas bidang tanah secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Jumat (03/02/2023).
Gerakan 1 juta pemasangan patok batas bidang tanah ini dimulai oleh Mentri ATR (Purn) Marsekal Hadi Cahyanto di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang disaksikan secara virtual oleh Jajaran Forkompinda Kabupaten Sarolangun serta Kabupaten/Kota se-Indonesia di 33 Provinsi.
Dalama laporannya, Kepala BPN Sarolangun, Dedy Suryadi mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan gerakan 1 juta patok batas tanah yang telah mendapatkan rekor muri.
Kabupaten Sarolangun mendapatkan pemasangan 1.000 patok batas tanah yang harus terpasang dalam kegiatan GEMAPATAS yang dilakukan secara serentak di Indonesia.
” Untuk kondisi Sarolangun, kurang lebih 300.000 bidang, dengan total luas tanah 565 ribu hektar, dan APL 365 ribu hektar sementara 133 ribu bidang tanah yang sudah bersertifikasi sedang masih ada 52 persen yang harus diselesaikan,” katanya.
Dijelaskannya, bahwa pihaknya mentargetkan hingga sampai tahun 2025 mendatang, seluruh bidang tanah yang belum disertifikatkan masyarakat Sarolangun telah dilakukan sertifikasi, yang jumlah sebanyak 52 persen dari total APL sebanyak 365 ribu hektar.
” Pemasangan patok batas tanah ini saya tegaskan itu gratis, kalau terbitnya sertifikat tanah maka nilainya juga akan meningkat, Mari kita sukseskan program PTSL, Pasang patok, anti cekcok, dan anti caplok,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal juga mengatakan, bahwa Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga kegiatan harus di dukung oleh masyarakat.
” Di Kabupaten Sarolangun, Program PTSL sebanyak 11 ribu sertifikat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Masyarakat enggan untuk mensertifikasi tanah ataupun lahan dikarenakan adanya kekhawatiran adanya BPHTB, karena nilai objek tanah akan dihitung mulai dari PBB, Nilai jual sehingga muncul BPHTB, sementara bphtb itu salah sumber PAD pemerintah,” katanya
Oleh sebab itu, Henrizal meminta seluruh kepala desa, para lurah agar dapat mendukung program ini bahwa ini merupakan program pemerintah pusat, yang merupakan kesempatan bagi masyarakat khususnya tanah-tanah sosial misalnya tanah mesjid, musholla, sekolah untuk dapat disertifikatkan.
” Saya menghimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan momen ini, dimana program PTSL ini luasannya maksimal 5 hektar. Terkait dengan gerakan 1 juta pemasangan patok batas tanah ini, mari kita dukung dan sukseskan program PTSL ini,” pungkasnya.
Secara terpisah dan virtual, Mentri ATR (Purn) Marsekal Hadi Cahyanto dalam arahannya mengatakan Gerakan pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di 33 Provinsi di Seluruh Indonesia merupakan dalam upaya percepatan Program PTSL dengan tujuan untuk memberikan memberikan hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.
” Dengan program yang akan kita laksanakan secara berkelanjutan ini, kedepan kita harapkan tidak ada cekcok lagi dan tidak ada caplok lagi. Kegiatan ini adalah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia untuk bisa di sertifikat kan. Tahun 2016 di Indonesia 46 juta bidang yang baru memiliki sertifikat, dan setiap tahun bpn hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat. Makanya kita lakukan percepatan program PTSL ini, sehingga sampai hari ini total bidang tanah yang sudah disertifikat ini sebanyak 101 juta bidang tanah,”tandasnya.(hnd)
