Hambali mengakui kondisi di Pemprov saat ini kekurangan ASN khususnya guru dan tenaga kesehatan. Untuk tenaga pendidik saja masih kurang sebanyak 5.500 ASN. “Untuk guru saja kita butuh 10 ribu sedangkan yang ada 4.500. Kita butuhkan dari PNS maupun PPPK,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Jambi yang membidangi pemerintahan, kepegawaian dan aparatur Hapis Hasbiallah meminta peningkatan formasi PPPK seperti guru ditingkatkan melihat masih sedikit guru berstatus PNS di sekolah di daerah.
Dalam pemantauannya Hapis mengungkapkan tak jarang ditemukan sekolah di pelosok guru PNS hanya satu. Sedangkan sisanya diisi honorer kontrak daerah maupun honorer BOS dan lainnya.
"Ini yang jadi keprihatinan kita , bagaimana mau baik kalau gurunya belum maksimal. Untuk itu, kita harap formasi ditingkatkan dan anggaran ditanggung pemerintah pusat," sebutnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan kendala besar Penerimaan PPPK adalah dari segi anggaran pembayaran gaji yang masih terbatas dari Pemda. Dimana pemerintah pusat melepaskan sepenuhnya ke pemerintah daerah.
"Ini yang dicarikan solusi terbaik, diharapkan PPPK ini sama dengan PNS gajinya bersumber dari pemerintah pusat," pungkasnya. (aba)
