JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyoroti buruknya pendataan penerima bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, ada puluhan ribu penerima bansos merupakan pemilik perusahaan.
“Ada nama 10 ribu (orang) yang disebut beneficial ownership, pengendali perusahaan, padahal mereka terdaftar penerima bansos di Kemensos,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (14/6).
Pahala menyebut permasalahan itu terjadi karena minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, pengusaha kerap mencatut nama orang lain untuk menyamarkan asetnya.
“Lah kan berarti dia ngisinya asal-asalan,” ucap Pahala.
Permasalahan ini dapat dicegah dengan menerapkan aksi Beneficial Ownership Garapan Stranas PK. Konsep perusahaan itu mewajibkan mencatatkan nama-nama pengendalinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kewajiban itu juga sudah sering ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Namun, hingga kini masih banyak pengusaha yang mengabaikan kewajiban itu, padahal ada sanksinya.
“Di Ditjen AHU Kemenkumham, kalau enggak menyebut nama sudah ada juga sanksinya dibekukan,” ujar Pahala.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Stranas PK ingin mendorong agar aksi Beneficial Ownership diterapkan oleh perusahaan. Salah satu caranya yakni berkoordinasi dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum.
Kelompok yang Diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diyakini dapat membantu mendorong adanya aturan hukum yang mengikat agar perusahaan melaporkan nama-nama pemiliknya ke negara. Ketegasan diperlukan untuk mencegah pemalsuan data.
“Sampai dipercepat perubahan Perpres itu, supaya memverifikasi BO (beneficial ownership) itu ada prosedurnya, memberi sanksi selain administrasi juga ada,” tutur Pahala. (Calvin G. Eben-Haezer)
Sumber: bergelora.com
