JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi sudah menggelar paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Kerja DPRD Kota Jambi Terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2024.
Pada penyampaian Laporan Hasil Kerja DPRD Kota Jambi Terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekwan DPRD Kota Jambi, Romy Marantika.
Ia mengatakan, Rencana Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1,596 Triliun. Angka itu mengalami penurunan sebesar Rp 148,188 miliar atau turun sebesar 8,49 persen dibandingkan dengan Belanja Daerah pada tahun 2023 yang sebesar Rp 1,744 Triliun.
“Turunnya rencana belanja ini karena kita belum memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah,” ujarnya.
Sementara, Walikota Jambi, Syarif Fasha mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran DPRD Kota Jambi yang telah bekerja secara optimal, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka percepatan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
Dia melanjutkan, KUA dan PPAS Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang tentunya terlebih dahulu telah memperhitungkan seluruh potensi pendapatan dan mengakomodir belanja-belanja yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat, serta dengan tetap memperhatikan keserasian dan sinergi antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional, keterpaduan antara kepentingan publik dan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
KUA dan PPAS ini juga telah diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung berbagai program yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Oleh karenanya, rangkaian tahapan sejak diajukannya Rancangan KUA dan PPAS hingga ditetapkan bersama dengan DPRD Kota Jambi patut disyukuri. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, namun mengakomodir kebutuhan masyarakat di dalamnya. Dinamika yang terjadi dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS menjadi pembelajaran bersama untuk terus menjalin sinergisitas dan menjaga konsistensi untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam kondisi sumber daya keuangan yang terbatas,” katanya.
Kata Fasha, untuk 2024 memang masih banyak yang sifatnya prediksi. Yang jelas, tahun 2024 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak banyak.
“Kemudian biasanya ada penurunan di DAU, biasanya begitu. DAK juga, apalagi DAK fisik, tidak perlu banyak kita berharap. Makin mandirinya suatu daerah itu, makin kecil DAK yang diterima. Tapi untuk DAU nanti kita tunggu pidato presiden pada 17 Agustus nanti. Biasanya itu menggambarkan. Kalau presiden bilang transfer ke daerah meningkat, maka DAU biasanya meningkat,” katanya.
Selain itu, tahun depan juga kemungkinan tidak terlalu banyak prasarana dan sarana yang bisa dibangun oleh pemerintah. Sebab, tahun depan merupakan tahun politik. Dimana semua daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah.
“Jadi dana terfokus untuk Pilkada,” pungkasnya.
(hfz)
