JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Konsorsium Pengawal Kebijakan Pemerintah (KPK- Pemerintah) bakal bertemu dengan Gubernur Jambi dan Dirlantas Polda Jambi terkait diskresi Polda Jambi tentang penghentian aktivitas angkutan batu bara di Jambi.
Rencana pertemuan itu diambil setelah konsorsium menemukan resolusi kesepakatan bersama terkait diskresi itu saat pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Asosiasi Transportir Jambi (ATJ) di Luminor Hotek Kota Jambi 5 September 2023 kemarin.
"Resolusi kesepakatan bersama ini akan kami sampaikan kepada Gubernur dan Dirlantas Polda Jamb. Isi kesepakatan ini akan melaksanakan semua isi diskresi kepolisian, mudah-mudahan saja kami bisa meyakinan pak Kapolda, dalam hal ini Ditlantas Polda Jambi agar diskresi segera dicabut," ujar Karyadi.
Dia menambahkan, pihaknya berharap semua perusahaan batu bara IPP IUP-OPK IUJP berkomitmen atas semua komitmen bersama yang sudah ditandatangani. Konsorsium, katanya, tidak akan bisa bekerja kalau pihak perusahaan tidak komitmen.
‘’Semua pendapat sudah kita masukkan dalam kesepakatan bersama dan yang paling sensitif terkait Iuran 50 ribu pertrip berkali kali kami tawarkan apakah keberatan dari semua yang rapat hanya satu perusahaan yaitu PT JPC (Jambi Prima Coal) yang masih mau berkoordinasi dengan pimpinan di Jakarta, tapi secara kuorum semua sepakat tidak ada yang keberatan,’’ jelasnya.
Juru bicara KPK-Pemerintah, Jefri Bintara Pardede menambahkan, semua perusahaan sudah sepakat mengikuti aturan dan kebijakan yang diterbitkan pemangku kebijakan. Sehingga tidak ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di sepanjang jalan kegiatan hauling batu bara.
‘’Dalam kesepakatan Selasa malam, para pelaku usaha batu bara juga merekomendasikan permohonan pencabutan diskresi Polda Jambi. Permohonan itu akan difasilitasi melalui pihak KPK-Pemerintah,’’ katanya.
Ketua Organda Provinsi Jambi H Madian Saswadi mengatakan, sebagai induk organisasi sangat menyambut baik ide-ide dan solusi yang ditawarkan ATJ.
‘’Jujur kami katakan, hanya ATJ dan instrumennya yang memiliki konsep, sistem dan man power lengkap. Hanya mereka yang bisa membantu pemerintah dalam mengurai kemacetan dan memperlancar tata kelola hauling batu bara di Jambi. Kalau masih ada juga yang mengatakan iuran ini pungli dan menyebarkan hoak, inilah kelompok orang yang tidak ingin Jambi tertib. Ayo kita lawan bersama,’’ katanya.
(*)
