Terkait koordinasi dengan pihak terkait yang harus dilakukan jika ada hambatan dalam mengambil kebijakan, Asraf mengatakan akan menyelesaikan terlebih dulu di tingkat Kabupaten.
"Jika memang sudah tak bisa baru kita koordinasikan dengan Pemerintahan Provinsi atau juga pusat. Apalagi ini terkait Pilkada, pokoknya akan kita harmonisasi buat senyuman mungkin Forkopimda di Kerinci," ucap Asraf.
Terkait stigma Pilkada di Kerinci yang termasuk daerah rawan, Asraf menyebut sebenarnya pada 2019 tak terjadi lagi kerawanan. Lantaran dirinya berada di Kerinci saat itu. "Sudah tak ada lagi sebetulnya, adanya di Pilkada terdahulu. Untuk ini, kita akan bertanya Pak Adirozal dan Ami Taher, kita meminta ilmu berdiskusi meski tak menjabat lagi," terangnya.
Selanjutnya, terkait pesan Gubernur Al Haris yang menyebut tak ada istilah Pj Bupati dari masyarakat Kerinci Hilir, Tengah dan Mudik, Asraf paham betul.
"Jadi saya Penjabat Bupati Kerinci, bukan Kerinci Hilir, Kerinci Tengah dan Kerinci Mudik. Jadi utuh, dan tidak akan kita bedakan akan kita rangkul semua tokohnya. Jika ada perbedaan jelang pemilihan Pj Bupati itu biasa saja, namanya demokrasi tapi setelah pelantikan semua selesai dan menyambut kita semua, " ucapnya. (aan)
