"Bisa jadi dengan metode phising, malware, atau social engineering," paparnya, kemarin.
Bila benar-benar Jimbo mendapatkan akses role admin, dampaknya bisa berbahaya. Sebab, bisa digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
"Ini bisa mencederai pesta demokrasi bahkan menimbulkan kericuhan," ujarnya.
Menurutnya, pihaknya sebenarnya telah mengirimkan alert kepada Ketua KPU tentang kerentanan sistem KPU pada 7 Juni 2023 lalu. Namun, ternyata sistem masih semacam itu.
"Untuk mengetahui titik serangan perlu dilakukan audit dan investigasi sistem keamanan server KPU," jelasnya.
Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos, mengatakan pihaknya sudah memantau dugaan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pengecekan.
"Tim KPU dan Gugus Tugas sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan," ujarnya.
Gugus tugas pengamanan siber sendiri, sudah dibentuk KPU sejak awal tahapan kampanye 2022 lalu. Tim terdiri dari BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo.
Namun jika melihat jumlah data yang diklaim dimiliki, Betty menilai ada ketidakcocokan dengan data DPT KPU. Data DPT yang telah ditetapkan berjumlah 204,8 juta. Sementara yang diklaim Jimbo lebih dari 250 juta.
"Ya kan teman-teman tau berapa jumlah data yang sudah kita tetapkan sedunia kan," terangnya.(*/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id
