JAMBIUPDATE.CO,JAMBI- Dalam rangka Community Dialog Aksi Bersama untuk Jambi, KKI Warsi mengadakan bincang bersama bertema 'Masyarakat Sejahtera Hutan Terpelihara'. Dihadirkan 3 komunitas daerah, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun, Selasa (30/4).
Pembahasan dialog komunitas ini dihadiri oleh komunitas undangan beserta stakeholder, yaitu pemerintah baik dari kabupaten, provinsi, ataupun pusat beserta stakeholder bisnis yang akan menjawab dan memberikan respon terkait aduan dan laporan yang disampaikan.
Komunitas pertama, yaitu dari Kabupaten Batanghari yang dalam diskusinya berfokus pada perkebunan karet Orang Rimba dengan pengajuan berupa harapan adanya pelatihan pengelolaan karet dari pemerintah dan bantuan alat dalam pelaksanaan perkebunan.
Komunitas kedua, yaitu dari Kabupaten Sarolangun yang berfokus pada diskusi dan pengupayaan adanya pelatihan kerajinan tangan dan pemasaran bagi masyarakat daerah, ini diharapkan dengan diberikannya bimbingan dan penyuluhan terkait bidang pemasaran agar bisa mencapai target pasar penjualan.
Komunitas ketiga, yaitu dari Kabupaten Bungo yang berfokus dalam ekowisata, salah satunya ialah hasil kopi dan ekowisata daerah yang belum terurus dengan baik.
Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syaf menyampaikan bahwa dari diskusi ini diperolah titik masalah dari ketiga pembahasan tiap-tiap komunitas daerah.
Masalah pertama untuk bidang ekowisata laporan Kabupaten Bungo bahwa mulai ada Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang akhirnya mengganggu keindahan dan merusak sungai. "Ini menjadi ancaman terkait ekowisata yang dibangun di sana, jika terus dibiarkan bisa mengakibatkan pariwisata tidak berhasil berjalan dan akhirnya gagal," katanya.
Masalah kedua di bidang pengrajinan hasil hutan bukan kayu, yaitu disampaikan oleh komunitas Kabupaten Sarolangun. Permasahan ini ada pada market penjualan, mereka merasa bahwa target pasar terbatas jumlahnya dan memerlukan pelatihan terkait pemasaran agar bisa meningkatkan angka penjualan.
Masalah ketiga ialah terkait pertanian dan perkebunan sebagai pelaporan dari komunitas Kabupaten Batanghari yang dirasa dari tim Warsi merupakan permasalahan klasik. Hal ini disebabkan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih memiliki banyak keterbatasan. Masih adanya keterbatasan modal, misalnya modal pengendalian hama penyakit dan modal budidaya pupuk.
Rudi Syaf menyampaikan solusi yang didapatkan dari hasil diskusi bersama dengan stakeholder terkait, yaitu berasal dari Instansi Pemerintahan dan Pihak Bisnis.
"Untuk permasalahan dibantu oleh stakeholder. Misalnya tadi ternyata Dekranasda Provinsi dan Kabupaten itu ternyata punya pasar yang bisa membantu komunitas, saya rasa cukup berhasil kita pertemukan. Untuk masalah pertanian, Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi juga menyampaikan bahwa ada dukungan untuk pupuk, itu ada program Dumisake yang langsung ke produk seperti penyediaan alat untuk kopi misalnya. Itu contoh solusi yang ditemukan," ungkapnya.
Terkait permasalahan ekowisata, Ia pun menyampaikan bahwa laporan ini baru diterima dan solusi untuk ini masih diharapkan kepada masyarakat sekitar untuk tidak tergoda dalam kegiatan yang dapat merusak alam.
"Itu yang cukup mengejutkan, sebab menurut saya itu baru. Kita tadi menyaksikan video yang baru diambil sebulan yang lalu, airnya masih jernih terlihat artinya belum ada PETI di sungai itu. Kami (Warsi) mendorong terus dengan masyarakat terkait kegiatan seperti ini harapannya mereka tidak tergoda untuk menjadi pelaku. Umumnya masalahnya kan di ekonomi, bisa karena harga karet rendah. Kita mendorong ini, contoh dengan ekowisata," jelasnya.
Solusi lainnya disampaikan pula oleh stakeholder undangan, salah satunya Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang menanggapi terkait diskusi lahan karet yang disampaikan oleh komunitas undangan Kabupaten Batanghari.
Pada diskusi terkait perkebunan karet ini, dilaporkan bahwa Kabupaten Batanghari, khususnya di Sungai Terap bersama dengan PT. Wahana Perintis telah mengurus 114 Hektar lahan karet. Dari sini kemudian harapannya Pemerintah bisa membantu penyediaan pelatihan dan bantuan fasilitas produksi.
Tanggapan dan solusi dari Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Jambi, Adi Gunawan, menjelaskan persetujuan pemerintah dalam pemberian pelatihan kepada masyarakat kelompok yang diajukan.
