“Kami sangat memahami banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan ditengah kewajiban pemenuhan mandatory spending, termasuk pemenuhan SPM, serta pelaksanaan yang harus dikawal dan dicapai. Kondisi ini tentu saja membutuhkan kesepakatan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya," ungkap Gubernur Al Haris.
"Dalam pembahasan kami yakini merupakan perwujudan kepedulian dan kebersamaan kita dalam membangun Provinsi Jambi sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah kita sepakati bersama, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana baik secara teknis maupun secara politis,” tambahnya.
“Mari bersama-sama kita bangun Provinsi Jambi ini dengan kebersamaan, baik Dewan dan juga Pemprov Jambi. Sepanjang aturan tidak kita langgar, kerjanya jelas, uang untuk pembangunan itu ada, mari bersama kita kerjakan, dibagi rata dalam wilayah masing-masing," imbuhnya.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga mengajak Dewan untuk meningkatkan nilai-nilai semangat kemitraan antara DPRD dengan Pemprov Jambi.
"Sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki nilai manfaat sebesar-besarnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi," pungkasnya. (aan/*)
