JAMBIUPDATE.CO, TEBO – Program restorasi berbasis masyarakat di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, dinilai tidak hanya berkontribusi terhadap pemulihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan diseminasi hasil liputan dan pemutaran film yang digelar WWF Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan dan Litbang Pengembangan Kabupaten Tebo, Jalan Lintas Tebo–Bungo Km 12, Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, Kamis (25/6/2026).
BACA JUGA: Harus Penuhi 30 Persen Dukungan, Ini Syarat Maju Ketua DPD Demokrat Jambi
Kegiatan tersebut dihadiri petani peserta program, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), organisasi non-pemerintah (NGO), PT Alam Bukit Tigapuluh dan pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Anggota AJI Jambi yang turut melakukan peliputan lapangan, Suang Sitanggang, mengatakan keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program restorasi yang dijalankan.
Dari hasil pemantauan di lapangan, masyarakat terlibat mulai dari penyediaan bibit, penanaman hingga perawatan tanaman yang telah ditanam di lahan mereka.
“Yang terlihat di lapangan, masyarakat memiliki keterikatan yang cukup kuat dengan tanaman yang mereka tanam sendiri. Ada harapan bahwa tanaman tersebut nantinya bisa menjadi sumber pendapatan bagi keluarga,” kata Suang.
Menurutnya, selain tanaman kehutanan, sejumlah kelompok tani juga menanam tanaman produktif seperti kopi robusta dan tanaman buah yang dinilai sesuai dengan kondisi lahan di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Tingkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Pemilu, Bawaslu Batang Hari Gelar Pendidikan
Sementara itu, Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko menilai pengelolaan Bentang Alam Bukit Tigapuluh membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena kawasan tersebut merupakan habitat penting satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Ia menyebut bentang alam yang membentang di sejumlah kabupaten itu memiliki tantangan besar akibat perubahan tutupan lahan yang berdampak pada ruang jelajah satwa.
“Kita harus membangun kerja bersama. Masyarakat, pemerintah, NGO, perusahaan hingga pengelola kawasan memiliki peran masing-masing dalam menjaga bentang alam ini,” ujarnya.
Menurut Himawan, masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa liar perlu mendapatkan manfaat dari upaya konservasi yang dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Project Executant Bukit Tigapuluh Landscape WWF Indonesia, Nazli Herimsyah, menjelaskan program restorasi berbasis masyarakat tersebut dirancang untuk memulihkan lahan, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.
Hingga pertengahan 2026, sebanyak 30.523 bibit dari 28 jenis tanaman telah ditanam oleh 112 petani yang tergabung dalam tujuh kelompok tani di wilayah Bentang Alam Bukit Tigapuluh.
Selain penanaman, WWF Indonesia juga memfasilitasi pelatihan pembibitan, pembuatan kompos, mitigasi konflik satwa liar, hingga penggunaan aplikasi digital untuk memantau perkembangan tanaman yang telah ditanam.
Nazli mengatakan pendekatan yang digunakan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan kegiatan.
“Program ini dirancang agar masyarakat menjadi bagian dari solusi. Mereka yang merencanakan, menanam, merawat, dan nantinya menikmati hasilnya,” kata Nazli.
Melalui kegiatan diseminasi dan pemutaran film tersebut, para peserta diajak melihat perkembangan program restorasi yang telah berjalan selama enam bulan terakhir sekaligus mendiskusikan berbagai tantangan pengelolaan Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang menjadi salah satu habitat penting gajah Sumatera di Provinsi Jambi. (aiz)
