Menurut Ansori, penetapan WPR menjadi salah satu solusi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pertambangan yang dikelola secara resmi.
“Kalau mau dilarang, larang semua. Jika tidak, buat aturan agar legal sehingga negara mendapat masukan dan masyarakat terbantu,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat menindaklanjuti usulan tersebut sehingga aktivitas pertambangan rakyat memiliki aturan yang jelas, memberikan manfaat ekonomi, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.(*)
