JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi mulai mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan, penindakan, serta pengendalian Karhutla di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan Pemprov Jambi membuka ruang evaluasi terhadap aturan pengelolaan lingkungan, termasuk mempertimbangkan urgensi pembentukan Perda khusus Karhutla.
BACA JUGA: Tekan Aktivitas PETI, DPRD Jambi Dorong Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat
“Mungkin nanti perlu ada Perda Karhutla,” kata Al Haris dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (22/9/2026).
Menurut Al Haris, pemerintah saat ini telah memiliki Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang berkaitan dengan penanganan Karhutla. Namun, diperlukan regulasi di tingkat daerah, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Perda, untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penanganan Karhutla secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum.
Dalam penanganan kasus Karhutla, kepolisian telah meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan dengan menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Selain itu, terdapat perkara yang berkaitan dengan area korporasi dan masih dalam proses pendalaman.
Al Haris menegaskan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang melibatkan masyarakat.
“Pemprov Jambi juga melakukan pencegahan melalui edukasi, pendampingan masyarakat, pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan kelompok masyarakat, patroli, dan deteksi dini,” jelasnya.
BACA JUGA: Polsek Kota Baru Ungkap Pencurian Motor di Jambi, Korban Terharu Kendaraannya Kembali
Dukungan terhadap pembentukan Perda Karhutla juga disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah.
Ia mengungkapkan, surat usulan dari Gubernur Jambi telah diterima dan diteruskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti.
“Suratnya juga sudah masuk, sudah saya teruskan ke Badan Bapemperda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Badan Bapemperda,” ungkap Hafiz.
Hafiz juga mengusulkan adanya ketentuan tegas terhadap lahan yang terbukti sengaja dibakar. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah larangan penanaman kelapa sawit di lahan yang terbukti dibakar secara sengaja.
Usulan tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembakaran lahan untuk kepentingan pembukaan perkebunan.
“Setiap lahan yang terbakar, maka kalau bisa dibuatkan aturan untuk tidak ditanami sawit dulu. Jadi masyarakat tidak bisa, hari ini tidak memiliki peluang untuk membakar,” tegas Hafiz.
Melalui rencana pembentukan Perda Karhutla tersebut, Pemprov dan DPRD Jambi berharap upaya pencegahan serta penegakan hukum dapat berjalan lebih kuat dan terarah, sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat ditekan.(*)
