Ia meminta Pemprov Jambi dan PT JII menjelaskan secara rinci perkembangan pembahasan dengan masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk status negosiasi dengan PetroChina dan Jadestone.
Penjelasan tersebut juga harus memastikan apakah proses yang sedang berjalan merupakan pengalihan PI secara hukum atau bentuk pengelolaan maupun kerja sama komersial lainnya.
Berdasarkan berita acara Pansus tanggal 12 Agustus 2026, tanggal efektif pengalihan PI akan dimulai setelah memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dokumen tersebut juga membuka kemungkinan penghitungan potensi keuntungan sejak Januari 2026 melalui skema komersial yang disepakati para pihak.
Terkait hal itu, Ivan menilai potensi pembagian hasil sejak Januari 2026 harus memiliki dasar dan kesepakatan tertulis yang jelas.
Hal tersebut mencakup formula perhitungan, periode yang digunakan, mekanisme pembayaran, serta status persetujuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengalihan.
Selain itu, Ivan meminta Pansus memeriksa pemenuhan tindak lanjut yang tercantum dalam berita acara 12 Agustus 2026. Salah satunya terkait jawaban tertulis PetroChina mengenai dasar penawaran PI sebesar 7 persen serta penyampaian hasil pembahasan.
Tenggat tujuh hari kerja yang ditetapkan dalam berita acara tersebut telah berlalu. Karena itu, status pemenuhan dokumen dan tindak lanjutnya perlu dipastikan.
Berita acara Pansus juga mencatat rencana permintaan pendapat hukum atau Legal Opinion kepada Kejaksaan Tinggi Jambi terkait substansi penawaran PI.
Apabila negosiasi belum mencapai kesepakatan, Pansus juga dapat menindaklanjuti opsi meminta fasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI.
Ivan menegaskan DPRD akan terus mengawal proses PI WK Jabung agar kepentingan daerah dapat diperjuangkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan pertimbangan keekonomian.
Hingga pemantauan 28 September 2026, belum terdapat konfirmasi mengenai besaran PI final, persetujuan Menteri ESDM, maupun perjanjian pengalihan yang telah ditandatangani.
Dengan demikian, proses PI WK Jabung masih perlu dikawal hingga seluruh kesepakatan dan persetujuan formal dapat dibuktikan.(*)
