JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Massa yang tergabung dalam Gerakan Perlawanan Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa dan masyarakat tersebut menyuarakan sejumlah persoalan terkait pembangunan, keselamatan masyarakat, lingkungan, investasi, kesempatan kerja hingga tata kelola kebijakan publik.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat isu utama yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi.
BACA JUGA: Tekan Aktivitas PETI, DPRD Jambi Dorong Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat
Isu pertama berkaitan dengan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara. Massa mendesak pemerintah segera merealisasikan jalur khusus tersebut guna mengurangi potensi gangguan terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat.
Menurut massa, aktivitas angkutan hasil tambang tidak seharusnya terus membebani jalan umum yang juga digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan.
BACA JUGA: Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan
Isu kedua adalah penolakan terhadap rencana relokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Aur Kenali. Massa meminta agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kepentingan masyarakat, terutama keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja warga setempat.
Selain itu, mereka meminta setiap kebijakan pembangunan di kawasan Aur Kenali tetap memperhatikan keberadaan dan keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang telah tersedia maupun yang sedang direalisasikan.
Selanjutnya, massa mendesak Pemerintah Provinsi Jambi agar lebih serius dan terukur dalam menjaga iklim investasi sekaligus menarik investor yang memiliki komitmen terhadap penciptaan lapangan kerja.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Mendalo Darat, Mendalo Laut, Aur Kenali, Penyengat Rendah, serta kawasan terdampak lainnya di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Sarolangun.
Massa berharap kebijakan pembangunan dan investasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.
Karena itu, mereka meminta lembaga legislatif mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjalankan fungsi representasi secara objektif dan transparan.
