iklan Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

Namun, nilai ekonomi yang besar belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa luas manfaatnya diterima rumah tangga. Di sinilah analisis pembangunan perlu bergerak dari pertanyaan “berapa besar nilai tambah tercipta?” menuju pertanyaan “ke mana nilai tambah tersebut mengalir?”

Pertanyaan kedua jauh lebih penting bagi pemerataan. Berapa besar nilai tambah yang dinikmati petani? Seberapa banyak pekerjaan berkualitas tercipta bagi penduduk lokal? Seberapa jauh UMKM masuk ke rantai pasok perusahaan besar? Berapa banyak komoditas daerah yang diolah sebelum meninggalkan Jambi? Dan seberapa kuat kegiatan ekonomi tersebut membentuk sumber pertumbuhan baru di wilayah sekitarnya?

Persoalannya dengan demikian bukan memilih antara pertumbuhan atau pemerataan. Pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi kualitas pertumbuhan ditentukan oleh kemampuannya memperluas kesempatan ekonomi.

Ketimpangan Memiliki Banyak Wajah

Data distribusi pengeluaran memberikan perspektif yang lebih seimbang. Gini Ratio Jambi pada September 2025 tercatat 0,291, membaik dari 0,301 pada Maret 2025 dan 0,315 pada September 2024. Artinya, ketimpangan pengeluaran secara agregat justru menunjukkan perbaikan. Namun Gini Ratio perkotaan masih sebesar 0,320, lebih tinggi daripada perdesaan sebesar 0,266.

Karena itu, kurang tepat apabila kondisi Jambi digambarkan secara sederhana sebagai daerah yang “semakin timpang”. Data tidak menunjukkan kesimpulan tersebut. Formulasi yang lebih tepat adalah: pemerataan menunjukkan kemajuan, tetapi kesenjangan antarruang dan antarkelompok belum sepenuhnya teratasi.

Ketimpangan pun tidak hanya berbicara tentang pendapatan. Kualitas manusia memperlihatkan dimensi yang lebih mendasar. IPM Provinsi Jambi pada 2025 mencapai 75,13. Namun Kota Jambi telah mencapai 82,32, sedangkan Tanjung Jabung Timur berada pada 71,28. Kota Sungai Penuh mencapai 78,89, Kerinci 75,10, Bungo 75,15, sedangkan Tanjung Jabung Barat berada pada 73,00.

Selisih lebih dari 11 poin antara Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur bukan sekadar jarak statistik. IPM mencerminkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, persoalan pemerataan sesungguhnya juga menyangkut ketimpangan kesempatan: kesempatan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memasuki pekerjaan produktif, memperoleh pembiayaan, dan mengakses pasar.

Hilirisasi sebagai Demokratisasi Nilai Tambah

Jambi mempunyai modal ekonomi yang besar pada sumber daya alam. Namun kekayaan sumber daya tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang tersebar. Tantangan berikutnya adalah memastikan sebanyak mungkin nilai tambah tercipta, berputar, dan tinggal di Jambi.

Sawit tidak seharusnya berhenti pada tandan buah segar. Karet tidak selamanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Kopi Kerinci, kayu manis, pinang, kelapa, hasil perikanan, dan berbagai komoditas unggulan perlu semakin terhubung dengan industri pengolahan, UMKM, inovasi, teknologi, logistik, perdagangan, pariwisata, dan pasar digital.


Berita Terkait



add images