“Ini butuh sinkronisasi. Nanti hasilnya untuk tim yang melakukan kajian, apakah di situ masih dibolehkan atau tidak,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Jambi, lanjut Maulana, juga telah menyiapkan tim teknis untuk melakukan kajian terhadap persoalan tersebut.
“Insya Allah dalam waktu dekat, Pak Gubernur sudah membentuk tim teknisnya untuk melakukan kajian,” ujarnya.
*Akan Dengarkan Kelompok Pro dan Kontra*
Selain aspek regulasi dan teknis, Pemkot Jambi juga akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Menurut Maulana, terdapat kelompok masyarakat yang meminta stockpile direlokasi karena mengkhawatirkan dampak lingkungan dan kebisingan. Namun, ada pula masyarakat yang mendukung keberadaan fasilitas tersebut, antara lain dengan pertimbangan aktivitas ekonomi.
Maulana memastikan pemerintah akan mendengar pandangan kedua kelompok dan tidak menjadikan aspirasi salah satu pihak sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan.
“Di lapangan ada kelompok masyarakat yang mendukung, ada juga kelompok yang tidak mendukung. Tentu dua-duanya harus kita dengar,” kata Maulana.
Ia mengatakan, pemerintah membutuhkan informasi secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan terkait keberadaan stockpile PT SAS.
Karena itu, keputusan akhir akan mempertimbangkan hasil sinkronisasi tata ruang, kajian tim teknis, aspek lingkungan dan sosial, serta aspirasi masyarakat yang pro maupun kontra.
Terkait kemungkinan kembali mempertemukan kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak stockpile, Maulana mengatakan aspirasi kedua pihak pada dasarnya telah beberapa kali diterima pemerintah.
“Ya, baik yang pro dan kontra sudah sering kita dengar,” ujarnya. (*)
