Bagi mahasiswa, penjelasan tersebut penting untuk menguji apakah penyewaan armada memang menjadi pilihan yang diperlukan dan efisien, atau terdapat alternatif lain yang patut dipertimbangkan.
Agung menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun kesimpulan mengenai dugaan penyimpangan hanya berdasarkan angka dan pengamatan lapangan. Karena itu, dokumen resmi dan pemeriksaan menyeluruh dinilai diperlukan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada saling klaim.
“Kami tidak ingin hanya berdebat soal angka. Kami meminta bukti dan dokumen resmi agar kebijakan ini bisa diuji secara terbuka. Jika memang sewa armada merupakan pilihan paling efisien, pemerintah perlu menunjukkan dasar perhitungannya kepada masyarakat,” tegasnya.
GEMAKOJA mendesak Pemkot Jambi mengevaluasi kebijakan sewa armada dengan membandingkan biaya penyewaan terhadap alternatif pembelian kendaraan baru maupun perbaikan armada milik daerah.
Menurut mereka, evaluasi tidak cukup hanya melihat besaran anggaran. Pemerintah juga harus menunjukkan hasil nyata kebijakan tersebut terhadap kelancaran pengangkutan sampah dan kualitas kebersihan lingkungan.
Selain kontrak sewa, mahasiswa menyoroti persoalan penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) dan pengelolaan sampah di tengah masyarakat. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kebijakan persampahan, termasuk langkah yang ditempuh untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
Dalam aksi tersebut, GEMAKOJA juga mendesak Wali Kota Jambi mencopot Kepala DLH Kota Jambi serta meminta persoalan yang dipersoalkan itu diperiksa dan dievaluasi.
Tuntutan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah daerah untuk menjelaskan kebijakan pengelolaan sampah, terutama terkait penggunaan anggaran sewa armada yang mencapai miliaran rupiah.
GEMAKOJA menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dengan berpegang pada dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi. (mg2)
