JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pembekalan bagi mitra pembangunan dalam rangka penyiapan dan perencanaan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 di Provinsi Jambi, Kamis (29/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk mensurvei dan memastikan kelayakan lokasi secara presisi sebelum tahap pembangunan fisik dikerjakan.
Ketua Tim Kerja Informasi Kenelayanan sekaligus Tim Pengendalian Pembangunan KNMP Wilayah III Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ilham, menjelaskan bahwa pembekalan ini ditujukan bagi tim penilai yang akan disebar ke berbagai desa di Jambi.
"Tujuan pembekalan ini untuk memastikan bahwa lokasi yang kita pilih sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih itu benar-benar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis," ujar Ilham kepada Jambi Ekspres.
BACA JUGA: Polda Jambi Benarkan 8 Orang SAD Diamankan Usai Penyerangan Polres Merangin
Ilham memaparkan ada empat kriteria mutlak yang harus dinilai di lapangan. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan lahan, potensi kelautan dan perikanan, keberterimaan masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda), serta adanya aktivitas kelautan dan perikanan yang aktif. Berbeda dengan pembangunan tahap pertama hingga ketiga yang murni berfokus pada wilayah pesisir, pembangunan tahap keempat ini diperluas hingga ke perairan umum daratan. Di Provinsi Jambi, survei tidak hanya menyasar wilayah laut seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, tetapi juga wilayah sungai seperti Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, hingga Kerinci.
Dalam pelaksanaannya, KKP melibatkan 79 orang peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten di Jambi. Mereka akan ditempatkan langsung di 67 titik lokasi potensial yang tersebar di seluruh kabupaten. "Satu lokasi akan ditempatkan satu orang, dan mereka akan menetap (stay) di desa tersebut selama kurang lebih dua bulan," jelas Ilham.
BACA JUGA: Breaking News! 8 Orang Diamankan Usai Penyerangan Polres Merangin
Untuk menunjang tugas tersebut, para peserta menjalani pelatihan materi teknis selama empat hari. Pembekalan mencakup teknik menggali informasi kepada masyarakat, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), hingga metode komunikasi untuk memastikan akurasi data dan tidak bergantung pada satu sumber saja.
Lebih lanjut, Ilham menyoroti persoalan lahan sebagai tantangan mayor dalam setiap pembangunan infrastruktur. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, banyak lahan di daerah yang secara legalitas belum tuntas (clean and clear) atau belum memiliki sertifikat. Ia berharap, persoalan lahan di Jambi ini dapat dituntaskan sejak awal sebelum kegiatan fisik berjalan.
Penyusunan data lokasi ini ditargetkan selesai pada akhir Desember. Setelah itu, daftar lokasi final akan diserahkan ke pusat. Untuk menjaga kualitas data, pengawasan berlapis juga telah disiapkan, mulai dari quality control di tingkat pusat, Satgas, koordinator regional, manajer program, hingga koordinator lapangan.
Kehadiran program KNMP ini diharapkan dapat memberikan dampak operasional yang nyata. KKP menargetkan fasilitas yang dibangun nantinya bermanfaat maksimal bagi aktivitas nelayan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Menyambung kesiapan teknis tersebut, Team Leader Mitra Pembangunan Wilayah Jambi, Deka Veronica, menegaskan bahwa pembekalan ini krusial agar para calon surveyor memahami tata cara menentukan titik lokasi dan memeriksa status lahan. "Ini penting untuk menyamakan persepsi, mencari status lahan, hingga cara bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat agar KNMP 2027 bisa terlaksana," ujar Veronica yang juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi.
Veronica merinci, terdapat 67 surveyor yang disebar ke tujuh kabupaten di Jambi. Setiap surveyor fokus pada satu titik lokasi, dan masing-masing kabupaten akan diawasi oleh satu orang koordinator surveyor.
Terkait potensi kendala di lapangan, khususnya mengenai status tanah desa, Veronica memastikan para surveyor telah dibekali teknik pendekatan kepada kepala desa.
