JAMBIUPDATE.CO, MUARATEBO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tebo mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses identitas dan sejumlah layanan administrasi kependudukan secara digital melalui smartphone.
Program IKD merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Dukcapil.
BACA JUGA: Jalan Kersik Tuo–Sungai Asam Kerinci Mulai Diperbaiki, Anggaran Capai Rp6,7 Miliar
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo, Sardi, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan pentingnya mengaktifkan IKD.
Menurutnya, layanan IKD terus dikembangkan sehingga semakin banyak kebutuhan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara digital.
"Seiring waktu, IKD terus berkembang karena sudah ada beberapa layanan yang bisa diakses. Contohnya, ketika ingin mengubah data pekerjaan atau golongan darah, masyarakat tidak harus datang ke kantor Disdukcapil. Beberapa perubahan data tersebut dapat diproses melalui IKD," jelas Sardi.
Ia menegaskan, pengembangan IKD akan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
BACA JUGA: Stok Beras Muaro Jambi Capai 38 Ribu Ton, Warga Diminta Tidak Panic Buying
Selain mendorong aktivasi IKD, pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi masyarakat yang belum memiliki smartphone atau mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital.
Sardi menjelaskan, dukungan tersebut dilakukan melalui Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses berbagai layanan digital.
"Sekarang ini kita dorong bersama. Rekan-rekan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga didorong untuk mendaftar sebagai Agen Perlinsos. Tujuannya membantu masyarakat yang tidak memiliki akses smartphone maupun kemampuan menggunakan IKD agar tetap bisa mendapatkan pendampingan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sardi menyebutkan pemerintah pusat mendorong seluruh unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri hingga perangkat desa, untuk mengaktifkan IKD sekaligus berperan membantu warga yang membutuhkan pendampingan.
