JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Helen Dian Krisnawati Terpidana kasus narkotika kembali dinyatakan bersalah. Kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan vonis dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari hasil penjualan narkoba.
Dalam sidang putusan yang digelar Selasa (10/11/2026), Majelis Hakim memutuskan hukuman pidana penjara nol tahun terhadap Helen. Bukan karena bebas dari jerat hukum, melainkan karena Helen sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Ungkap Alasan Dua Anggota SAD Ikut Penyerangan Mapolres Merangin
"Memutuskan hukuman penjara 0," ujar Hakim saat membacakan amar putusan.
Meski tidak lagi dijatuhi tambahan hukuman penjara, Helen harus kehilangan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba.
Majelis Hakim memutuskan enam bidang tanah milik Helen dirampas untuk negara. Lima bidang tanah tercatat atas nama Helen, sedangkan satu bidang lainnya atas nama Pipin Efendi yang merupakan anak Helen.
BACA JUGA: Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Tak hanya tanah, uang senilai Rp1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.
Sementara itu, nasib sejumlah aset lainnya berbeda. Sebanyak sembilan bidang tanah dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu pula tiga dari tujuh rekening yang sebelumnya diduga berkaitan dengan TPPU, diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
Diketahui, total uang dalam tujuh rekening tersebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Selain itu, uang sebesar Rp830 juta juga dikembalikan kepada pemiliknya.
Putusan ini menjadi pukulan lanjutan bagi Helen. Setelah sebelumnya dihukum seumur hidup dalam perkara narkotika, kini sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara pencucian uang harus dilepaskan kepada negara.
BACA JUGA: Sengketa Tanah Warisan di Sarolangun Berujung Bentrok, Sejumlah Warga Terluka
Padahal, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara TPPU tersebut.
Kuasa Hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU karena kliennya telah lebih dahulu divonis hukuman seumur hidup dalam perkara narkotika.
"Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi," ujarnya usai persidangan.
Joni juga membenarkan adanya enam bidang tanah yang dirampas untuk negara serta uang Rp1 miliar yang diputuskan menjadi milik negara.
"Iya, Rp1 miliar dirampas untuk negara dan Rp830 juta dikembalikan ke pemiliknya," katanya.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen belum menentukan sikap. Kuasa hukum menyebut masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut.
"Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau Jaksa Banding maka kita kemungkinan juga akan banding," tutupnya.(*(
