Sementara itu, upaya mengatasi persoalan antrean solar sebenarnya telah beberapa kali dibahas pemerintah diatas meja. Berbagai langkah telah diwacanakan, mulai dari pengaturan kendaraan hingga pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bahkan sempat mengkaji penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU. Pembahasan tersebut melibatkan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, serta kepolisian.
Namun, hingga pertengahan November 2026, rencana penerapan sistem tersebut belum menjadi kebijakan resmi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Amran, saat dikonfirmasi Senin (16/11/2026), mengatakan penerapan sistem ganjil genap belum masuk agenda dalam waktu dekat.
"Belum teragenda," katanya.
Di sisi lain, Pemkot Jambi bahkan telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengaturan Penggunaan BBM Solar bagi Kendaraan Roda Enam atau Lebih.
Pengawasan terhadap penggunaan solar subsidi juga dilakukan bersama petugas gabungan untuk memastikan kendaraan yang mengisi BBM sesuai dengan ketentuan.
Meski demikian, antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih komprehensif, terutama terkait ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan agar solar subsidi tepat sasaran. (hfz)

