“Memang benar kegiatan ini tidak menggunakan APBD. Namun, pihak penyelenggara menggunakan fasilitas daerah, yakni lapangan milik pemerintah. Karena itu, penggunaan fasilitas tersebut harus memiliki dasar pungutan sewa sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hutri.
Menurutnya, Peraturan Daerah telah mengatur tarif pemanfaatan lapangan untuk kegiatan sarana olahraga sebesar Rp1 juta per hari. Namun, DPRD menilai perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan ketentuan tarif yang tepat terhadap penggunaan lapangan untuk kegiatan festival yang berlangsung lebih dari satu hari.
Dewan juga ingin memastikan apakah terdapat aturan khusus mengenai pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan komersial seperti festival tersebut.
“Kalau melihat besarnya potensi keuntungan dan jumlah setoran ke PAD yang disebut hanya sekitar Rp3 juta, tentu ini perlu didalami. Kami akan mengecek kembali Perda yang mengatur hal tersebut serta realisasi dan penggunaan anggaran melalui OPD terkait,” tegasnya.
Tak hanya persoalan tarif sewa dan setoran PAD, DPRD juga menyoroti kelengkapan administrasi penyelenggaraan festival.
Pihak penyelenggara disebut telah memperoleh rekomendasi dari Wali Kota Sungai Penuh. Namun, dokumen tersebut belum diperlihatkan secara langsung kepada DPRD.
Karena itu, dewan berencana meminta dokumen rekomendasi kepala daerah beserta proposal kegiatan yang diajukan Dewan Kesenian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses perizinan, perencanaan hingga pelaksanaan festival memiliki dasar administrasi yang jelas.
“Kami akan meminta kembali dokumen rekomendasi Wali Kota, termasuk proposal dari Dewan Kesenian, untuk memastikan bagaimana proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.

