Sampai saat ini, ada sebanyak 279 rekomendasi dari hasil temuan inspektorat Provinsi Jambi yang diabaikan di sejumlah SKPD di lingkup Pemprov Jambi. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus menyampaikan, temuan hasil pemeriksaan inspektorat Provinsi dari 2009 sampai 2012 sebanyak 1. 039 temuan.
Dari jumlah itu, sambung Gubernur, ada 1. 974 rekomendasi yang sudah dikeluarkan dengan nilai temuan Rp 1, 80 Miliar (M). Dibeberkan Gubernur, dari 1. 974 rekomendasi yang dikeluarkan, hanya 1. 691 rekomendasi diantaranya yang ditindaklanjuti.
“Atau hanya 85, 66 persen ditindaklanjuti dengan nilai Rp 1, 28 M. Sehingga masih ada terdapat tunggakan penyelesaian tindak lanjut sebesar 279 rekomendasi atau 14, 33 persen,” kata Gubernur.
Selanjutnya, kata dia, hasil pemeriksaan BPK RI periode 2006 sampai 2013 sebanyak 372 temuan dengan 899 rekomendasi. Dari sejumlah rekomendasi itu, inspektorat Provinsi, katanya, telah melakukan percepatan tindak lanjut dari beberapa SKPD.
Hasilnya, ada 678 rekomendasi atau 75, 42 persen selesai. Sementara 166 rekomendasi atau 18, 46 persen dalam proses tindaklanjut dan 55 rekomendasi atau 6, 12 persen belum ditindaklanjuti.
Kepada wartawan Gubernur menegaskan, jika setiap SKPD yang ada di lingup Pemprov Jambi harus mengejar penyelesaian tindaklanjut dari berbagai temuan itu. “Secepatnya temuan ada beberapa tadi harus dikejar dan ditindaklanjuti dan akan dievaluasi. Jadi kita ceritakan apa adanya,” sebutnya.
Dia mengatakan, temuan itu memang lebih banyak dari sisi administrasi yang selalu saja terlambat. Dia berjanji akan mengevaluasi hal itu. Lalu bagaimana kaitannya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, apakah optimis akan kembali meraihnya? Gubernur mengaku optimis.
--batas--
“Mudah-mudahan. Yang agak macet itu kan temuan dari inspektorat. Kalau temuan BPK insya Allah masih dibawa ambang batas. Masih bisa,” tandasnya.
Di sisi lain, selama kurun waktu 2013, pertumbuhan Jambi mengalami penurunan. Hal ini diakui sendiri oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus kepada wartawan, usai paripurna nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2013, kemarin.
“Yang jelas apa yang kita lakukan pada 2013 pasti ada kelemahannya. Itu menjadi pengalaman kita untuk perbaikan pada 2014, terutama dari realisasi anggaran. Setiap tahun, seperti tahun ini, hanya 92 persen,” keluhnya.
Diterangkannya, serapan yang kecil bukan pada sektor belanja langsung. Namun sebaliknya, belanja tak langsung memang realisasinya rendah. “Itu menjadi bahan evaluasi kita ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, apapun keadaannya, harus diberikan informasi kepada masyarakat. “Apa adanya, kalau memang itu turun ya kita katakan turun. Untuk apa kita katakan baik, hanya ABS, asal Bapak Senang, itu tak ada gunanya. Yang penting kalau ada kelemahan kita perbaiki untuk yang akan datang,” tegasnya.
Dijelaskannya, LKPJ yang disampaikan kali ini, menggambarkan program pembangunan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2013. LKPJ ini juga memberikan gambaran tentang penyerapan dana program dan kegiatan SKPD selama tahun 2013. Sehingga, diharapkan dapat menyajikan laporan yang jelas serta memberikan informasi pertanggung jawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui DPRD.
Lebih lanjut dikatakannya, walaupun ada beberapa kelemahan, hal ini akan menjadi evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Disampaikannya dalam paripurna itu, APBD Provinsi Jambi baik terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah tahun 2013 berjumlah Rp 3,268 trilyun.
Dari jumlah itu, terealisasi hanya sebesar Rp 3,012 trilyun atau setara dengan 92,16 persen. Dari sisi pendapatan, target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 2,628 trilyun dan terealisasi sebesar Rp 2,886 trilyun atau 109,83 persen.
Angka ini diperoleh dari PAD yang ditargetkan sebesar Rp 902,55 miliar, terealisasi sebesar Rp 1,06 trilyun atau terjadi pelampauan sebesar Rp 161,92 miliar atau sebesar 117,94 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2013 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 mencapai 7,88 persen.
Nilai ini meningkat dari 7,44 pada tahun 2012. Semua sector ekonomi mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sector kontruksi 20,73 persen. Sementara itu PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp 26,04 juta atau setara dengan 2.495,54 US dolar.
Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 22,51 juta rupiah atau setara dengan tahun 2012 sebesar Rp 22,51 juta atau setara dengan 2.390,44 US dolar.
Diterangkannya, kemajuan di bidang kesehatan, pada tahun 2013 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi serta pemenuhan komitmen internasional yang dituangkan dalam MDGs.
“Kasus gizi buruk pada tahun 2013 mengalami penurunan 40,59 persen dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 dijumpai 142 kasus dan tahun 2013 turun menjadi 101 kasus. Dan jamainan perlindungan kesehatan bagi rumah tangga sangat miskin di luar kpesertaan Jamkesmas melalui program Jamkesmasda Samisake sampai tahun 2013 mencapai 53.772 jiwa,” bebernya.
sumber: jambi ekspres
