Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi dibawah komando Ambok Tuo sebagai Kepala BKD dinilai buruk selama 2013. Hal ini disampaikan Reni Lestari, juru bicara Pansus II DPRD Provinsi Jambi dalam paripurna di DPRD Provinsi, Selasa (25/3).
Dalam paripurna itu diagendakan untuk penyampaian laporan dan rekomendasi pansus serta pengambilan keputusan dewan terhadap LKPj Gubernur tahun 2013. Disampaikann Reni, BKD memiliki makna vital menciptakan aparatur negara yang handal, kompeten dan berkualitas. “Hasil diskusi intensif yang dilakukan, kinerja BKD masih cukup rendah yang tergambar dari capaian pelaksanaan program serta serapan anggaran yang sangat rendah,” katanya.
Disampaikannya, tahun anggaran 2013 BKD mendapatkan alokasi anggaran Rp 5, 52 M dan hanya terealisasi Rp 4, 12 M atau 74, 65 persen. “Rendahnya anggaran tahun 2013 karena beberapa kegiatan tak terlaksana. Alasan yang dikemukakan, program 20113 telah dibuat dan ditetapkan pejabat lama, sehingga pejabat barunya hanya meneruskan program yang sudah ada,” ujarya.
“Alasan yang dikemukakan menurut kami tidak tepat dan kurang rasional. Dari alasan itu terlihat sejauh mana kemampuan pejabat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Lalu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan program dan kegiatan seleksi CPNS dan mahasiswa IPDN seupaya dilakukan secara objektif, transparan dan profesional,” tandasnya.
Sementara itu, Ambok Tuo yang dikonfirmasi soal ini membantah semua itu. Kepada wartawan, dia mengatakan, rendahnya serapan anggaran adalah karena ada beberapa kegiatan yang tak bisa direalisasikan. “Antara lain ada bantuan terhadap pensiunan hampir Rp 500 juta, sudah dianggarkan namun tak bisa dibayarkan karena ada peraturan melarang membayar uang tali asih untuk pensiunan itu. Itu aturan dari pusat,” ungkapnya.
Lalu, soal penerimaan CPNS, katanya, sudah juga dianggarkan pada 2013 sekitar Rp 200 juta lebih. “Ternyata kan kita tak menerima, jadi tak bisa direalisasikan. Lalu ada dana untuk pembayaran listrik, telepon dan air, itu terealisasi 50 persen hanya. Kita bukan ngirit, namun terjadi efisiensi,” ujarnya.
--batas--
Sementara soal penerimaan CPNS dan mahasiswa IPDN yang tak transparan, dia menegaskan, itu sudah dilakukan secara transparan. “Pasti sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau transparan yang dimaksud disana kan sesuai konsep reformasi birokrasi, bahwa pemerintah harus bersih, tidak KKN, pelayanan publik baik dan akuntabilitas kita juga sudah baik,” tegasnya.
Dia malah balik mempertanyakan, apalagi persoalan yang dianggap tak transparan. Soal apakah dianggap tak transparan karena bisa jadi mahasiswa titipan dewan tak lolos? Dia mengatakan, siapapun berhak meminta tolong.
“Semua berhak minta tolong, hanya saja semua kan ada mekanismenya. Ada proses pendaftaran, ada tes yang jelas dari pusat, panselnas datang dari jakarta ke daerah dia menyebar soal. Lalu dibawa lagi kalau sudah selesai pulang ke Jakarta lagi,” sebutnya.
Disinggung apakah karena persoalan ada 2 orang anaknya yang lulus dalam penerimaan mahasiswa IPDN 2013 itu? Dia tak membantah. “Oke anak saya lulus dua orang, logikanya kalau mau berfikir jujur ya kelulusan ini sudah transparan. Mungkin, kalau tak transparan anak saya bisa tak lulus dua-duanya, mungkin hanya satu saja yang lulus,” ujarnya.
Ternyata, katanya, ada anak orang-orang tertentu juga tak lulus. Malahan, katanya dia, informasi yang dia dapatkan yang lulus di IPDN 68 persen, mereka yang lulus 2013 lalu adalah dari 2000 orang yang diterima, orang tuanya tak mampu.
“Pertanyaannya, apakag anak yang orang tuanya mampu ini tidak pintar, pasti saya rasa pintar semua. Hanya saja tingkat kesungguhan untuk itu. Ke depan, kita akan tetap transparan. Kalau penerimaan CPNS ke depan itu ada sistim komputerisasi asist test, kan tak bisa bermain lagi kalau sudah begitu,” tandasnya.
sumber: jambi ekspres
