Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik Jambi sebagai salah satu daerah yang akan ditindak. Hal ini diakui Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus saat dikonfirmasi, Kamis (27/3).
Menurutnya, hal itu adalah persoalan yang lumrah saja terjadi. “Silahkan saja, itu tak masalah,” ungkapnya.
Yang diawasi di Jambi katanya, adalah soal pemberian izin tambang. Diduga ada pihak bermain dalam masalah ini. “Bukan hanya masalah tambang, seluruhnya diawasi oleh KPK, termasuk juga tambang,” sebutnya.
Hanya saja, dia tak tahu persis persoalan ini. “Saya tidak tahu persis locusnya dimana. Ya kita lihat lah. Namun yang jelas memang ada beberapa lokasi tambang memang tumpang tindih, lokasi mungkin lalu soal penyelamatan lingkungan juga, amdalnya mungkin tak benar, maka salah satu pengawasan mungkin dari sisi itu,” ujarnya.
Saat ini, sejak beberapa tahun belakangan, KPK sudah melakukan pembinaan terhadap persoalan di Jambi. Kemungkinan, di tahun ini, KPK akan melakukan penindakan. Terkait hal ini, Gubernur tak terlalu ambil pusing.
”Supervisi memang sudah dilakukan dan ada beberapa target. Supervisi kan ada beberapa dinas yang dilakukan KPK. Ini kan dalam hal pembinaan sebenarnya. Kemudian ada rekomendasi untuk ditindak lanjuti,” katanya.
Apakah itu ditindaklanjuti oleh SKPD atau tidak akan diketahui nantinya. “Apakah ditindaklanjuti atau tidak. Kalau tidak ditindaklanjuti mungkin akan ada penindakan. Yang penting pihak KPK sudah mewarning, dia awalnya membuat supervisi, membuat rekomendasi kepada dinas yang harus diperbaiki,” tambahnya.
Jika tidak ditindaklanjuti, katanya, maka itu menjadi tanggung jawab SKPD. “Nanti akan dicek lagi, sampai sejauhmana tindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti ya tanggung sendiri. Saya pikir dinas juga sudah tahu soal itu bahwa rekomendasi KPK harus ditindaklanjuti,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
