Masih Minimnya Peran Masyarakat Pemilu 2014

Sikap apatis dan cuek masyarakat nampaknya menjadi pilihan masyarakat saat ini menjelang 9 April 2014. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi para pegiat Pemilu yang konsen dalam mengkampanyekan isu Pemilu.

"Apabila sikap apatis ini masih saja terjadi maka tidak menutup kemungkinan potensi golput diprediksi akan meningkat," ujar Heru Kurniawan salah satu pegiat Pemilu.

Dijelaskannya jika sikap ini terus menjadi menghantui pesta demokrasi maka partisipasi juga semakin menurun. "Perlu adanya penanganan yang konkrit yang harus dilakukan oleh penyelenggaraan Pemilu, pegiat Pemilu, dan pemerintah untuk terus menyuarakan dan sosialisasikan agenda 9 April," sebutnya.

Tidak hanya sebatas itu saja, sukses atau tidaknya Pemilu walaupun golput tinggi dan partisipasi menurun, menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah. 

Ditambahkan Heru, apabila sukses masyarakat juga yang menikmatinya namun jika tidak sukses masyarakat juga yang menjadi korban pesta demokrasi lima tahun sekali ini. “Sekarang semuanya di tangan masyarakat sebagai penentu sukses atau tidaknya Pemilu dan masyarakat yang menjadi penentunya, bukan penyelenggara atau pemerintah tetapi masyarakat,” tambahnya. 

Wujudkan Pemilu Berkualitas

Di tengah sikap apatis masyarakat, harus ada upaya untuk yang dilakukan agar Pemilu 9 April mendatang berkualitas. Menurut Amrulah Ketua FDJ ada lima kriteria Pemilu berkualitas yakni penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan pofesional, partisipasi meningkat, peserta pemilu taat aturan, hasil pemilu bisa diterima, dan minimnya pelanggaran.

“Kelima kriteria tersebut adalah wujud agar Pemilu bisa berkualitas. Contoh apabila partisipasi tidak meningkat, kemudian pelanggaran seperti money politik marak terjadi serta penyelenggara yang tidak professional maka Pemilu berkualitas akan jauh dari harapan,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa lima kriteria ini lahir dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Jambi (FDJ) bersama KPU, Bawaslu, BEM dan OKP se-Kota Jambi. Bahkan menjelang 9 April 2014, sejumlah agenda akan banyak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun para pegiat Pemilu, untuk menekan angka golput dan kampanye politik uang.

Dengan dirilisnya kriteria ini diharapkan potensi pelanggaran bisa diminimalisir. “Kita berharap agar semua pihak masyarakat, pemuda dan mahasiswa bisa menjadikan ini sebagai acuan untuk mewujudkan Pemilu berkualitas sehingga potensi golput bisa ditekan kemudian pelanggaran bisa diminimalsir serta meningkatnya partispiasi pemilih,” harapnya.

Sementara itu, Desi Ariyanto anggota KPU Provinsi Jambi mengatakan bahwa saat ini KPU sedang gencaranya melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada 9 April mendatang. 

“Menjelang 9 April, ada beberapa agenda besar yang sedang dilakukan oleh KPU untuk mengkampanyekan agar masyarakat bisa memberikan hak suaranya nanti, seperti nonton bareng, konvoi keliling Kota Jambi menggunakan kendaraan dengan melibatkan para tukang ojek, dan beberapa agenda lainnya,” jelasnya saat memberikan pengarahan dihadapan puluhan peserta diskusi.

Tak jauh berbeda dengan KPU, Bawaslu Provinsi Jambi pun meminta agar masyarakat bisa lebih pro aktif lagi dalam membantu Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 9 April ini. “Bawaslu berharap peran dari masyarakat untuk membantu pengawasan penyelenggaraan Pemilu 9 April mendatang, ditengah keterbatasan personil. Namun yang penting adalah Bawaslu menjelang hari H dan pasca akan terus meningkatkan pengawasan untuk mengontrol pergerakan yang kemungkinan akan terjadi,”kata Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ribut Suwarsono.
--batas--
FDJ Dukung Fatwa MUI Soal Money Politik
FDJ sangat sepakat dengan adanya fatwa money politik yang dikeluiarkan oleh MUI namun ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan agar efektifitas fatwa ini bisa disampaikan atau dirasakan oleh mayarakat yakni Fatwa haram tentang money politik kurang tersosialisasi ke masyarakat karena masih banyak yang belum tahu tentang fatwa ini.

"Untuk itu perlu adanya sinergi antara MUI, KPU dan Bawaslu untuk mengkampanyekan masalah money politik. Sebab selama ini KPU dan Bawaslu hanya sebatas himbauan dan ajakan saja sehingga tidak begitu dihiraukan oleh masyarakat, tetapi kalau MUI dengan infrastruktur yang dimiliki seperti tokoh agama/ustad/buya hingga ke desa-desa maka hal ini sangat bagus dan tersampaikan dengan masyarakat melalui dakwah-dakwahnya," ujar Ketua FDJ.

Dalam rangka mengkampanyekan masalah money politik, Forum Diskusi Jambi (FDJ) dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan ke masyarakat baik itu melalui pers rilis, diskusi, dan forum lainnya selalu kita tekankan termasuk bagaimana upaya kita dalam menyukseskan Pemilu 2014 dengan cara mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Salah satunya FDJ sudah merilis kriteria caleg yang akan dipilih yakni memiliki kemampuan intelektual, professional, dan bersih atau tidak pernah terlibat korupsi bahkan sukses atau tidaknya Pemilu 9 April berada di tangan rakyat atau masyarakat.

"Kalau golput tinggi dan money politik marak terjadi maka yang akan menjadi korban itu semua adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu FDJ mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak menerima money politik dari para caleg,” pungkasnya. (*)