iklan KOORDINASI : Saat akan Pembukaan Rakor Lintas Sektoral oleh Kaban Kesbangpol bersama narasumber
KOORDINASI : Saat akan Pembukaan Rakor Lintas Sektoral oleh Kaban Kesbangpol bersama narasumber
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus melakukan koordinasi kemi­traan dengan LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan instansi lainnya, dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan yang ter­jadi di Provinsi Jambi. Maka dari itu, Kesbangpol melaksanakan rapat koordinasi kemitraan demi terciptanya tertib administrasi da­lam proses pemberian hibah dan bantuan sosial. Ini sebagaimana termuat dalam APBD Provinsi Jambi tahun 2014.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H. Ali Dasril menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan upaya menyama­kan persepsi dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam tatanan pemerintah dalam hal pengelolaan hibah atau administrasi . Apalagi saat ini sekecil apapun pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk tertib administrasi serta sesuai peraturan dan pe­rundangan yang berlaku.

“Melalui rapat koordinasi ini sebagai wa­dah untuk mengetahui prosedur guna mendapatkan pengetahuan menyikapi peraturan Menteri Da­lam Negeri nomor 32 tahun 2011, tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD,” jelasnya.

Darsil menyebutkan, potensi yang dimiliki oleh organisasi ke­masyarakatan adalah menggerak­kan masyarakat dalam upaya men­dorong dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mem­bangun bangsa dan negara.

Organisasi kemasyarakatan da­pat berperan dan berkiprah dalam mewarnai kehidupan kebangsaan demi pembangunan yang lebih baik. Maka dari itu, harus didukung dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pen­erapan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi kemasyaraka­tan.

Melalui rapat koordinasi terse­but, Dasril mengharapkan ter­ciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka sharing informasi aktual.

Karena fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat mengandung prinsip fasilitasi agar pemerintahan lebih trans­paran, efektif dan efisien. “Pada dasarnya keberadaan organ­isasi kemasyarakatan sangat berdampak pada pemerintah, maka dari itu sangat perlu ada koordinasi secara berkelanjutan,” tandasnya.

Sumber : Jambi Ekspres

Berita Terkait



add images