Program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) khususnya sertifkat gratis menjadi sorotan dari Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Selain itu, soal infrastruktur juga demikian.
Sainudin, juru bicara Pansus II, dalam paripurna kemarin mengungkapkan, program sertifikat tanah harus ditinjau kembali. "Karena dari temuan kami di lapangan tingkat realisasinya sangat rendah," sebutnya.
Dikatakannya, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat sertifikat menjadi kendala bagi masyarakat. "Berkenaan dengan itu perlu dikaji program yang lebih dapat memberdayakan masyarakat melalui bantuan ataupun dana bergulir dari program samisake," tegasnya.
Akan tetapi, di program lainnya dalam samisake cukup menggembirakan. Seperti bedah rumah, bea siswa, UMKM, alsintan, roda tiga, peternakan, Jamkesmasprov serta pelatihan tenaga kerja di 10 kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam bidang infrastruktur, jalan juga menjadi sorotan. Sainudin mengatakan, anggaran intuk Bidang Bina Marga sudah dinaikkan. Pada tahun 2011 lalu, dianggarkan dana senilai Rp 304,789 miliar. Sementara di tahun 2012 sebesar Rp 407,09 miliar. Artinya ada peningkatan senilai Rp 102,31 miliar (33,56 persen, red.
Oleh karenanya, katanya, peningkatan anggaran kebinamargaan ini untuk ke depan harus lebih dioptimalkan. “Sehingga tingkat kerusakan jalan dapat ditekan,” jelasnya.
Dari data yang ada, katanya, jalan provinsi Desember 2012 dilaporkan kondisi baik 551,08 km (36,618 persen dari jalan Provini, red. Sementara kondisi sedang 544,915 km (36,209 persen, red). Selain itu, kondisi rusak ringan mengalami penurunan dari 287,87 km (19,44 persen). Pada tahun 2011 menjadi 280,003 km (18,606 persen, red) di tahun 2012.
"Berdasarkan data itu kondisi baik hanya meningkat 2,058 persen atau 30,97 km, sedangkan jalan rusak ringan berkurang 0,834 persen atau 7,867 km dan jalan rusak berat berkurang sebesar 0,87 persen atau 10,619 km. Sedangkan total panjang jalan yang dapat ditingkatkan kualitasnya hanya 49,456 km," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus akan melakukan evaluasi dan membahas rekomendasi dewan itu. "Kami akan kumpulkan staf untuk bahas rekomendasi dan membuat langkah strategis. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja SKPD. Saya minta laporkan secara tertulis apa saja langkah akan dikerjakan," sebutnya.
Diakuinya, sebagian besar rekomendasi itu memang sudah menjadi perhatian pihaknya. Satu diantaranya samisake program sertifikat gratis. "Pencapaiannya jauh sekali. Ternyata setelah dicek memang tanahnya ternyata milik orang yang ditempati oleh masyarakat yang merupakan penduduk yang punya rumah keluarga sangat miskin. Kemudian masalah administrasi yang menyulitkan mereka mengurusnya," ujarnya.
Sementara soal infastruktur yang juga jdai sorotan, dia mengatakan tidak semudah apa yang direkomendasikan. "Jalan kita memang dari awal 31 persen. Kalau semuanya sekaligus mau ditangani kan tidak mungkin dengan dana kita yang terbatas," ujarnya.
Dirinya juga mengatakan, dalam soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov sudah melakukan hal yang luar biasa. "Kan luar biasa. Termasuk APBD kita yang dulu awalnya Rp 1, 4 triliun sekarang menjadi Rp 2, 7. Mudah-mudahan ke depan bisa sampai 3, 5 triliun. Harusnya itu juga diapresiasi,” tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
Sainudin, juru bicara Pansus II, dalam paripurna kemarin mengungkapkan, program sertifikat tanah harus ditinjau kembali. "Karena dari temuan kami di lapangan tingkat realisasinya sangat rendah," sebutnya.
Dikatakannya, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat sertifikat menjadi kendala bagi masyarakat. "Berkenaan dengan itu perlu dikaji program yang lebih dapat memberdayakan masyarakat melalui bantuan ataupun dana bergulir dari program samisake," tegasnya.
Akan tetapi, di program lainnya dalam samisake cukup menggembirakan. Seperti bedah rumah, bea siswa, UMKM, alsintan, roda tiga, peternakan, Jamkesmasprov serta pelatihan tenaga kerja di 10 kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam bidang infrastruktur, jalan juga menjadi sorotan. Sainudin mengatakan, anggaran intuk Bidang Bina Marga sudah dinaikkan. Pada tahun 2011 lalu, dianggarkan dana senilai Rp 304,789 miliar. Sementara di tahun 2012 sebesar Rp 407,09 miliar. Artinya ada peningkatan senilai Rp 102,31 miliar (33,56 persen, red.
Oleh karenanya, katanya, peningkatan anggaran kebinamargaan ini untuk ke depan harus lebih dioptimalkan. “Sehingga tingkat kerusakan jalan dapat ditekan,” jelasnya.
Dari data yang ada, katanya, jalan provinsi Desember 2012 dilaporkan kondisi baik 551,08 km (36,618 persen dari jalan Provini, red. Sementara kondisi sedang 544,915 km (36,209 persen, red). Selain itu, kondisi rusak ringan mengalami penurunan dari 287,87 km (19,44 persen). Pada tahun 2011 menjadi 280,003 km (18,606 persen, red) di tahun 2012.
"Berdasarkan data itu kondisi baik hanya meningkat 2,058 persen atau 30,97 km, sedangkan jalan rusak ringan berkurang 0,834 persen atau 7,867 km dan jalan rusak berat berkurang sebesar 0,87 persen atau 10,619 km. Sedangkan total panjang jalan yang dapat ditingkatkan kualitasnya hanya 49,456 km," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus akan melakukan evaluasi dan membahas rekomendasi dewan itu. "Kami akan kumpulkan staf untuk bahas rekomendasi dan membuat langkah strategis. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja SKPD. Saya minta laporkan secara tertulis apa saja langkah akan dikerjakan," sebutnya.
Diakuinya, sebagian besar rekomendasi itu memang sudah menjadi perhatian pihaknya. Satu diantaranya samisake program sertifikat gratis. "Pencapaiannya jauh sekali. Ternyata setelah dicek memang tanahnya ternyata milik orang yang ditempati oleh masyarakat yang merupakan penduduk yang punya rumah keluarga sangat miskin. Kemudian masalah administrasi yang menyulitkan mereka mengurusnya," ujarnya.
Sementara soal infastruktur yang juga jdai sorotan, dia mengatakan tidak semudah apa yang direkomendasikan. "Jalan kita memang dari awal 31 persen. Kalau semuanya sekaligus mau ditangani kan tidak mungkin dengan dana kita yang terbatas," ujarnya.
Dirinya juga mengatakan, dalam soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov sudah melakukan hal yang luar biasa. "Kan luar biasa. Termasuk APBD kita yang dulu awalnya Rp 1, 4 triliun sekarang menjadi Rp 2, 7. Mudah-mudahan ke depan bisa sampai 3, 5 triliun. Harusnya itu juga diapresiasi,” tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
