iklan
Rancangan anggaran Pilgub Jambi 2015 yang semula diajukan oleh KPUD sebesar Rp 128,1 milyar harus dirasionalisasi sesuai permintaan Pemprov. Setelah dirasionalisasi, anggaran tersebut menjadi sekitar Rp 100 milyar atau berkurang sekitar Rp 28 milyar.

Anggota KPUD Prov Jambi, Pahmi Sy, mengatakan dari hasil pembahasan bersama Bappeda, ada beberepa hal yang akan dirasionalisasi dan telah disepakati. “Karena, kita harus tahu bahwa ini terkait dengan kemampuan daerah. Dari Rp 128,1 milyar kita rasionalisasi menjadi lebih kurang Rp 100 milyar. Tetapi, ini masih dalam pembahasan,” ujarnya.

Hasil rasionalisasi anggaran tersebut secepatnya akan diajukan kembali ke Pemprov, mengingat sebagian anggaran akan masuk ke APBDP 2014 yang segera disahkan. “Setelah kita rasionalisasikan baru kita usulkan ke Bappeda. Ini masih kita susun dan akan segera kita sampaikan,” katanya.

Meski demikian, rasionalisasi yang dilakukan tidak boleh mengganggu tahapan Pilgub. Karena itu, rasionalisasi yang dilakukan, misalnya pada jumlah honorium KPPS. Pada Pileg lalu tiap TPS hanya menampung 600 pemilih, sementara di Pilpres satu TPS bisa 800 pemilih. Ini tentu akan diinventarisir, TPS mana yang bisa dimerger sehingga jumlah TPS bisa dikurangi. “Kita berharap jumlah TPS berkurang, sehingga honor KPPS juga berkurang,” tukasnya.

Kemudian, beberapa item di bagian pencalonan dan juga sosialisasi. Termasuk juga beberapa item pada pemutakhiran data pemilih. “Tentunya pengurangan item ini tidak menganggu tahapan,” sebut Pahmi.

Permintaan rasionalisasi anggaran tersebut muncul setelah KPUD melakukan pembahasan dengan Bappeda. Rasionalisasi mempertimbangkan jumlah TPS terkini, jumlah penduduk terkini, dan jumlah penyelenggara terkini. Kemudian, hal-hal apa saja yang wajib dan tidak bisa ditiadakan, juga mungkin ada hal-hal yang bisa dikurangi.(*)


Sumber : Jambi Ekspres

Berita Terkait



add images