Sejumlah orang yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Pemuda Bersatu menggelar aksi demonstrasi di kantor PTPN 6 Jambi di jalan lingkar barat. Mereka datang sekitar pukul 11.30 WIB dan menuntut sejumlah kasus hukum di PTPN 6 diusut.
Hazirin Akbar, Korlap aksi, menyatakan mereka menyerukan agar hukum dan keadilan ditegakkan. Persoalan yang disorot yakni lahan Hutan Produksi (HP) yang dimiliki oknum pejabat PTPN 6 Jambi. Lahan X yang dikeluarkan PT Kausar (anak PTPN 6) seluas 105 Ha berlokasi di Kab Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat). Persoalan ini harus diusut tuntas, karena ada indikasi pelanggaran oleh PTPN 6.
Hazirin Akbar menilai, perkebunan di lahan HP yang dikelola PT Kausar telah merugikan negara. Sebab sejak 2008 lalu kebun tersebut sudah panen dengan hasil yang didapat PT Kausar Rp 80 juta/bulan. Hazrin menuntut menteri BUMN segera mencopot Dirut PTPN 6, karena diduga bermain dengan para pejabat anak buahnya.
‘’Tak hanya itu, kami juga minta kasus pengembangan 2.000 sapi di Desa Nes - Kab Muarojambi dan di Kab Batanghari diusut. Kami akan laporkan kasus ini langsung di bandara Sultan Taha nanti saat mentri BUMN datang 5 Mei nanti,’’ ungkap Hazirin.(*)
Reporter : Aldi Saputra.
Redaktur : Joni Yanto.
Hazirin Akbar, Korlap aksi, menyatakan mereka menyerukan agar hukum dan keadilan ditegakkan. Persoalan yang disorot yakni lahan Hutan Produksi (HP) yang dimiliki oknum pejabat PTPN 6 Jambi. Lahan X yang dikeluarkan PT Kausar (anak PTPN 6) seluas 105 Ha berlokasi di Kab Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat). Persoalan ini harus diusut tuntas, karena ada indikasi pelanggaran oleh PTPN 6.
Hazirin Akbar menilai, perkebunan di lahan HP yang dikelola PT Kausar telah merugikan negara. Sebab sejak 2008 lalu kebun tersebut sudah panen dengan hasil yang didapat PT Kausar Rp 80 juta/bulan. Hazrin menuntut menteri BUMN segera mencopot Dirut PTPN 6, karena diduga bermain dengan para pejabat anak buahnya.
‘’Tak hanya itu, kami juga minta kasus pengembangan 2.000 sapi di Desa Nes - Kab Muarojambi dan di Kab Batanghari diusut. Kami akan laporkan kasus ini langsung di bandara Sultan Taha nanti saat mentri BUMN datang 5 Mei nanti,’’ ungkap Hazirin.(*)
Reporter : Aldi Saputra.
Redaktur : Joni Yanto.
