Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu Korban Kebijakan (AMBRUK), Senin (29/4), menggelar aksi demo di kantor PT Pertamina EP Ubeb Jambi, di Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru.
Dalam aksinya, AMBRUK menyoroti masalah aktivitas seismik 3D yang merupakan program Pertamina dan dilaksanakan oleh PT Elnusa, khususnya di Kenali Asam Atas, yang diduga telah mengabaikan dan melanggar hak masyarakat. Salah satunya adalah masalah transparansi dana kompensasi untuk masyarakat.
Dalam rilis pernyataan sikapnya, AMBRUK mendesak pihak PT Pertamina EP Jambi untuk transparan mengenai alokasi anggaran untuk aktivitas seismik. Kemudian meminta pertanggungjawaban PT Elnusa atas dugaan pelanggaran serta transparansi dana kompensasi untuk masyarakat.
Selain itu, Walikota Jambi juga didesak untuk segera menghentikan aktivitas seismik 3D di Kenali Asam Atas. Anggota DPRD Kota Jambi juga didesak untuk turun ke lapangan guna melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban seismik.
Humas Pertamina EP Jambi, Saryono, mengatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan data masalah transparansi anggaran yang diminta oleh pendemo. "Kita tidak bisa menyampaikan data itu. Masalah pertanggungjawaban anggaran, itu masalah internal audit dan BPK," kata Saryono.
Sementara itu terkait aktivitas seismik yang dilakukan oleh PT Elnusa, Saryono mengatakan itu sudah ada kontraknya. "Jadi Elnusa bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan. Namun sampai saat ini belum ada parameter masalah besaran kompensasi," tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
Dalam aksinya, AMBRUK menyoroti masalah aktivitas seismik 3D yang merupakan program Pertamina dan dilaksanakan oleh PT Elnusa, khususnya di Kenali Asam Atas, yang diduga telah mengabaikan dan melanggar hak masyarakat. Salah satunya adalah masalah transparansi dana kompensasi untuk masyarakat.
Dalam rilis pernyataan sikapnya, AMBRUK mendesak pihak PT Pertamina EP Jambi untuk transparan mengenai alokasi anggaran untuk aktivitas seismik. Kemudian meminta pertanggungjawaban PT Elnusa atas dugaan pelanggaran serta transparansi dana kompensasi untuk masyarakat.
Selain itu, Walikota Jambi juga didesak untuk segera menghentikan aktivitas seismik 3D di Kenali Asam Atas. Anggota DPRD Kota Jambi juga didesak untuk turun ke lapangan guna melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban seismik.
Humas Pertamina EP Jambi, Saryono, mengatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan data masalah transparansi anggaran yang diminta oleh pendemo. "Kita tidak bisa menyampaikan data itu. Masalah pertanggungjawaban anggaran, itu masalah internal audit dan BPK," kata Saryono.
Sementara itu terkait aktivitas seismik yang dilakukan oleh PT Elnusa, Saryono mengatakan itu sudah ada kontraknya. "Jadi Elnusa bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan. Namun sampai saat ini belum ada parameter masalah besaran kompensasi," tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
