Para pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Karya (IPK) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Dinas Perkebunan Prov Jambi, Selasa (07/5) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menuntut Pemprov mengusut dugaan penyimpangan dalam realisasi program peremajaan karet 2006-2013.
Menurut IPK, pada 2005 lalu luas areal tanaman karet di Prov Jambi mencapai 567.042 hektare yang tersebar di 9 kabupaten, antara lain Sarolangun, Merangin, dan Kerinci. Pada 2013 ini Pemprov menganggarkan Rp 30 milyar untuk peremajaan karet seluas 41.000 hektare. Anggaran dari APBN itu diperuntukkan bagi para petani karet di 7 kabupaten. 4 kabupaten yang mendapat porsi terluas yaitu Sarolangun, Merangin, Tebo, dan Muarojambi.
Yang menarik dari proses realisasi program peremajaan karet rakyat ini yakni ditemukannya indikasi penyimpangan. Dari hasil evaluasi dan investigasi yang dilakukan IPK, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Dinas Perkebunan Prov Jambi selama 2006–2013 sangat kental dengan kepentingan politik dan ekonomi.
‘’Sejak 2011 dapat kami lihat dengan jelas, ada beberapa pemilik proyek di dinas ini yang memenangkan lebih dari 1 tender atau memiliki 2 paket sekaligus tiap musim proyek. Kami menduga Kadis Perkebunan mendapat pemasukan tersendiri dari proyek ini hingga Rp 2 milyar.
Fee per batang bibit dari para penangkar ke Kadis besarannya Rp 100 – Rp 500. Dapat kita kalkulasikan. 2013 ini dibutuhkan bibit untuk 41.000 hektare x 500 batang bibit = 20.500.000 bibit. Silahkan kali Rp 500 per bibit. Keuntungan Kadis mencapai Rp 2 milyar. Jadi, kami ingin Kadis Perkebunan hadir menemui kami di sini,’’ teriak Ketua IPK, Donny Pasaribu SP.
Suasana sempat memanas, lantaran Kadis Perkebunan Prov Jambi menolak menemui para pendemo. Aksi serupa akan kembali digelar 3 hari mendatang untuk menunggu kehadiran Kadis Perkebunan.
Semetara itu Kapolsekta Telanai Pura, Kompol Lukman, menyebut 60 personel diturunkan untuk mengamankan aksi IPK ini. ‘’Silakan mereka berorasi menyalurkan pendapat, asalkan jangan membuat keributan,’’ tegasnya kepada Jambiupdate.com.(*)
Reporter : Aldi Saputra
Redaktur : Joni Yanto
Menurut IPK, pada 2005 lalu luas areal tanaman karet di Prov Jambi mencapai 567.042 hektare yang tersebar di 9 kabupaten, antara lain Sarolangun, Merangin, dan Kerinci. Pada 2013 ini Pemprov menganggarkan Rp 30 milyar untuk peremajaan karet seluas 41.000 hektare. Anggaran dari APBN itu diperuntukkan bagi para petani karet di 7 kabupaten. 4 kabupaten yang mendapat porsi terluas yaitu Sarolangun, Merangin, Tebo, dan Muarojambi.
Yang menarik dari proses realisasi program peremajaan karet rakyat ini yakni ditemukannya indikasi penyimpangan. Dari hasil evaluasi dan investigasi yang dilakukan IPK, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Dinas Perkebunan Prov Jambi selama 2006–2013 sangat kental dengan kepentingan politik dan ekonomi.
‘’Sejak 2011 dapat kami lihat dengan jelas, ada beberapa pemilik proyek di dinas ini yang memenangkan lebih dari 1 tender atau memiliki 2 paket sekaligus tiap musim proyek. Kami menduga Kadis Perkebunan mendapat pemasukan tersendiri dari proyek ini hingga Rp 2 milyar.
Fee per batang bibit dari para penangkar ke Kadis besarannya Rp 100 – Rp 500. Dapat kita kalkulasikan. 2013 ini dibutuhkan bibit untuk 41.000 hektare x 500 batang bibit = 20.500.000 bibit. Silahkan kali Rp 500 per bibit. Keuntungan Kadis mencapai Rp 2 milyar. Jadi, kami ingin Kadis Perkebunan hadir menemui kami di sini,’’ teriak Ketua IPK, Donny Pasaribu SP.
Suasana sempat memanas, lantaran Kadis Perkebunan Prov Jambi menolak menemui para pendemo. Aksi serupa akan kembali digelar 3 hari mendatang untuk menunggu kehadiran Kadis Perkebunan.
Semetara itu Kapolsekta Telanai Pura, Kompol Lukman, menyebut 60 personel diturunkan untuk mengamankan aksi IPK ini. ‘’Silakan mereka berorasi menyalurkan pendapat, asalkan jangan membuat keributan,’’ tegasnya kepada Jambiupdate.com.(*)
Reporter : Aldi Saputra
Redaktur : Joni Yanto
