KUALATUNGKAL, Mengatasnamakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepala Dinkes Tanjab Barat dan direktur RSUD Daud Arief Kualatungkal bersama 30 dokter, sekitar pukul 09.00 pagi, kemarin (20/5) kompak mendatangi gedung Kantor DPRD Tanjab Barat. Mereka curhat kepada sejumlah ketua komisi dan anggota dewan.
"Kami bekerja atas nama sumpah dokter. Jadi jangan sampai dipolitisasi. Bahkan ada sejawat saya dari rumah sakit di lempar ke Puskesmas Lubuk Kambing. Padahal dia dokter spesialis yang dibutuhkan," ungkap Ketua IDI Tanjab Barat, dr. Septi Yanti di hadapan sejumlah anggota dewan.
Bukan hanya itu, puluhan dokter yang curhat ke dewan ini juga mengeluhkan sejumlah tenaga honorer dokter yang hingga saat ini belum diangkat angkat juga menjadi PNS. Padahal mereka sudah cukup lama mengabdi sebagai tenaga honorer baik itu di RSUD maupun di Dinkes.
Menanggapi keluhan para dokter, Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jahfar, mengatakan pihaknya akan memanggil Kadinkes dan Sekda.’’Yang pasti maslaah ini akan kami tamping, termasuk soal kesehatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Diakuinya, ia pun merasakan ada moratorium yang tidak tepat. ‘’Nanti kita akan duduk bersama dengan Sekda supaya membicarakan hal ini, dan diupayakan selesai dalam waktu dekat. Keuangan daerah kita kan cukup sehat untuk mengangkat PNS," tambahnya.
Sementara Anggota Komisi II, Dedi Hadi, mengaku prihatin dengan sarana dan prasarana rumah sakit. Buktinya, banyak pasien yang di rujuk ke Jambi, karena keterbatasan sarana dan prasarana di RSUD ini. ‘’Banyak kritikan terhadap RSUD, makanya sangat perlu lakukan pembenahan baik pelayanan maupun sarana dan prasarananya," tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
"Kami bekerja atas nama sumpah dokter. Jadi jangan sampai dipolitisasi. Bahkan ada sejawat saya dari rumah sakit di lempar ke Puskesmas Lubuk Kambing. Padahal dia dokter spesialis yang dibutuhkan," ungkap Ketua IDI Tanjab Barat, dr. Septi Yanti di hadapan sejumlah anggota dewan.
Bukan hanya itu, puluhan dokter yang curhat ke dewan ini juga mengeluhkan sejumlah tenaga honorer dokter yang hingga saat ini belum diangkat angkat juga menjadi PNS. Padahal mereka sudah cukup lama mengabdi sebagai tenaga honorer baik itu di RSUD maupun di Dinkes.
Menanggapi keluhan para dokter, Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jahfar, mengatakan pihaknya akan memanggil Kadinkes dan Sekda.’’Yang pasti maslaah ini akan kami tamping, termasuk soal kesehatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Diakuinya, ia pun merasakan ada moratorium yang tidak tepat. ‘’Nanti kita akan duduk bersama dengan Sekda supaya membicarakan hal ini, dan diupayakan selesai dalam waktu dekat. Keuangan daerah kita kan cukup sehat untuk mengangkat PNS," tambahnya.
Sementara Anggota Komisi II, Dedi Hadi, mengaku prihatin dengan sarana dan prasarana rumah sakit. Buktinya, banyak pasien yang di rujuk ke Jambi, karena keterbatasan sarana dan prasarana di RSUD ini. ‘’Banyak kritikan terhadap RSUD, makanya sangat perlu lakukan pembenahan baik pelayanan maupun sarana dan prasarananya," tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
