MUARASABAK, Terkait izin sumur migas PetroChina, Zumi Zola Zulkifli curhat ke warganya. Di hadapan warga yang hadir di RW 07 Blok E Kecamatan Geragai, Zola mengatakan, warganya belum menikmati fasilitas listrik. Padahal lokasi tempat tinggal warga tidak begitu jauh dari perkantoran PetroChina.
"Masalah listrik saya sudah minta ke PetroChina," ujarnya.
Zola mengibaratkan bahwa PetroChina seperti orang yang ingin meminjam. Tapi Pemkab belum mengetahui bahwa orang yang akan meminjam ini dapat dipercaya atau tidak.
"Tapi orang yang ingin meminjam ini sudah menjalani pas belum ada izin," terangnya.
Inilah, lanjutnya alasan Pemkab melakukan penutupan sumur migas milik PetroChina. Karena belum adanya izin pengelolaan sumur PetroChina.
"Kalau boleh katakan berati PetroChina telah melanggar. Sudah bertahun-tahun PetroChina ada di Kabupaten ini. Apa yang dihasilkan untuk Tanjab Timur," urainya.
Zola mengungkapkan, bila sumur gas yang diberikan PetroChina terealisasi. Maka Pemkab bisa membangun PLTG.
"Masalah listrik di Tanjab Timur pun bisa terpenuhi. Apapun untuk kesejahteraan masyarakat akan saya lakukan," jelasnya.
Terpisah, Ellan selaku Humas SKK Migas menanggapi pernyataan Zola ketika dikonfirmasi via ponsel kemarin (7/6) mengatakan, SKK Migas menghargai kewenangan bupati dalam melakukan penyegelan sumur migas milik PetroChina.
"Kami akan duduk bersama untuk mendengar permasalahan antara Pemkab dan PetroChina," katanya.
Dia juga menilai bahwa Pemkab dan PetroChina sudah buntu dalam artian cara pandang keduabelah pihak tidaklah sama.
"Sumur yang disegel itu kan milik negera. PetroChina sebagai sopir, sedangkan hasil migas diibaratkan mobil. Yang dikelola PetroChina adalah milik negara," terangnya.
SKK Migas dalam permasalahan ini, tambahnya akan memfasilitasi sebagai mediator, agar keduabelah pihak terdapat titik temu. Mudah-mudahan niat baik ini bisa dipertimbangkan Pemkab. Mengenai kapan akan dilakukan pertemuan? Ellan mengatakan belum bisa mengetahuinya.
"Karena jadwal Kepala SKK Migas lumayan padat. Mungkin kami akan menggelar pertemuan dengan Pemkab di Jakarta," tandasnya.(sumber: jambi ekspres)
"Masalah listrik saya sudah minta ke PetroChina," ujarnya.
Zola mengibaratkan bahwa PetroChina seperti orang yang ingin meminjam. Tapi Pemkab belum mengetahui bahwa orang yang akan meminjam ini dapat dipercaya atau tidak.
"Tapi orang yang ingin meminjam ini sudah menjalani pas belum ada izin," terangnya.
Inilah, lanjutnya alasan Pemkab melakukan penutupan sumur migas milik PetroChina. Karena belum adanya izin pengelolaan sumur PetroChina.
"Kalau boleh katakan berati PetroChina telah melanggar. Sudah bertahun-tahun PetroChina ada di Kabupaten ini. Apa yang dihasilkan untuk Tanjab Timur," urainya.
Zola mengungkapkan, bila sumur gas yang diberikan PetroChina terealisasi. Maka Pemkab bisa membangun PLTG.
"Masalah listrik di Tanjab Timur pun bisa terpenuhi. Apapun untuk kesejahteraan masyarakat akan saya lakukan," jelasnya.
Terpisah, Ellan selaku Humas SKK Migas menanggapi pernyataan Zola ketika dikonfirmasi via ponsel kemarin (7/6) mengatakan, SKK Migas menghargai kewenangan bupati dalam melakukan penyegelan sumur migas milik PetroChina.
"Kami akan duduk bersama untuk mendengar permasalahan antara Pemkab dan PetroChina," katanya.
Dia juga menilai bahwa Pemkab dan PetroChina sudah buntu dalam artian cara pandang keduabelah pihak tidaklah sama.
"Sumur yang disegel itu kan milik negera. PetroChina sebagai sopir, sedangkan hasil migas diibaratkan mobil. Yang dikelola PetroChina adalah milik negara," terangnya.
SKK Migas dalam permasalahan ini, tambahnya akan memfasilitasi sebagai mediator, agar keduabelah pihak terdapat titik temu. Mudah-mudahan niat baik ini bisa dipertimbangkan Pemkab. Mengenai kapan akan dilakukan pertemuan? Ellan mengatakan belum bisa mengetahuinya.
"Karena jadwal Kepala SKK Migas lumayan padat. Mungkin kami akan menggelar pertemuan dengan Pemkab di Jakarta," tandasnya.(sumber: jambi ekspres)
