iklan
SAROLANGUN, Meski sudah dipastikan Kabupaten Sarolangun akan menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS), namun ternyata quota yang diperoleh Pemkan Sarolangun tidak lebih dari 40 kursi saja. Hal ini disampaikan  Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Sarolangun, Amaldi, melalui Kabid mutasi dan formasi, Efriyanto, kemarin (23/07.

“Tadi saya sudah diinformasikan oleh sekda, jumlahnya sudah pasti, namun teknis penerimaan dan pembagian formasi masih menunggu pemberitahuan dari pak sekda, kemarin beliau yang koordinasi langsung ke pusat,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekda Sarolangun, H. Thabroni Rozali, ketika dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. “Hanya 40 kursi, hal ini kemungkinan disebabkan karena tahun ini juga akan ada penerimaan dari jalur test khusus honorer kategori II,” sebutnya.

Terkait formasi 40 orang tersebut, alokasinya sudah dipastikan sebanyak 55 persen untuk tenaga guru. “Jadi sekitar 20 orang formasi guru, seperti guru MIPA, guru kelas, bahasa Inggris, dan kimia dan fisika,” tambahnya.

Sisanya lagi, sekitar 35 persen dari 40 formasi tersebut dialokasikan untuk tenaga kesehatan, yakni dokter, dokter gigi, perawat dan bidan, yang jumlah keseluruhanya sekitar 15 orang. “Nah, sisanya sepuluh persen untuk tenaga teknis, yakni empat orang,”jelas Sekda.

Terkait proses penerimaan, Dia mengatakan, proses rekrutmen, agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, yakni, meski testnya tetap tertulis, namun ada dua tahapan, yakni, test kompetensi dasar (TKD) dan Tes Kompetensi funsional (TKF).

“Seleksi tertulis ada dua tahap, tahap pertama TKD, dimana untuk soal TKD diformulasikan oleh tim perguruan tinggi yang ditunjuk oleh BKN, dimana nanti setelah lulus administrasi para pelamar baru bias mengikuti TKD, nah bagi yang tidak lulus TKD tidak bias mengikuti TKF,” tambahnya.
 
Untuk TKF, soal yang akan diujikan, diformulasikan oleh departemen teknis yang terkait. “Artinya kemungkinan pada tahap test TKD, aka nada perbedaan soal antara formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis,”sebutnya.

Lebih jauh, terkait masalah tahapan penerimaan, sekda, mengatakan, belum ada pentunjuk resmi, namun kemungkinan besar akan dimulai sekitar akhir bulan September memdatang. “Namun semuanya tergantung pusat, masih bias saja molor,” pungkasnya.

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait



add images