Dalam rangka memenuhi perluasan perkebunan di Provinsi Jambi, persoalan RTRW yang sering menjadi penghambat. Selain itu, konflik tapal batas berupa timbulnya ketidak sepamahaman antara satu desa dengan desa yang lain juga menjadi penghambat perluasan perkebunan di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan oleh Ketua GAPKI Cabang Jambi H. Ahmad Karimuddin saat pelantikan pengurus GAPKI Cabang Jambi periode 2013 hingga 2016 di Abadi Suit Hotel kemarin (7/9).
Karimuddin menjelaskan sering perushaan yang masuk kesuatu daerah terhambat karena persolan tapal batas. Oleh karena itu, persoalan RTRW untuk perluasan perkebunan di Provinsi Jambi ini dinilai sangat mendesak. “Kita sangat berharap adanya peran pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.
Dijelaskannya, anggota GAPKI yang terdaftar saat ini yaitu sebanyak 28 perusahaan kelapa sawit, padahal jumlah perushaan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi saat ini lebih dari 100 perusahaan. Padahal untuk menyatukan presepsi langkah dan kebijakan membangun perkebunan di Provinsi Jambi sangat penting bergabung dengan GAPKI. Satu hal juga yang perlu peran pemerintah, yaitu persolan perusahaan kelapa sawit (PKS) tanpa kebun, karena apabila terjadi penetapan harga tentunya perusahaan yang memiliki pabrik tentunya mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.
Pada dasrnya perusahaan yang tidak punya kebun di Provinsi Jambi masih sangat banyak, sementara Peraturan Mentri Pertanian yang baru dinilai masih memberatkan perushaan. Maka dari itu GAPKI Jambi belum melaksanakan pertauran tersebut, dan masih mengharapkan adanya peninjauan ulang.
Saat ini memang ada trend kenaikan harga TBS, tapi nilai penjualan CPO tidak seimbang dengan ongkos produksi, dan juga tidak seimbang dengan kenaikan harga barang. Ini merupakan dampak dari kenaikan dolar yang juga berbarengan dengan harga-harga yang lainnya seperti komuditi yang tidak seimbang diperdangangan internasional. “Harga CPO saat ini berkisar diangka Rp 7000, idealnya dengan kondisi sekarang diatas Rp 8000, ini terjadi karena permintaan yang berkurang,” jelasnya.
Menanggapi hal ini Staf ahli Gubernur Jambi Hamdani mengatakan, hambatan yang terjadi seperti ini perlu dibicarakan antara pihak GAPKI dan Pemerintah agar mempermudah perusahaan perkebunan kedepannya. Apalagi perusahaan perkebunan di Jambi menyerap banyak tenaga kerja, sehingga sangat mendukung perekonomian Jambi. “Kedepannya, keberadaan GAPKI dalam menyusun peraturan daerah perlu kita libatkan, agar tidak selalu merugikan pihak perusahaan, padahal memiliki andil besar menunjang perekonomian,” imbuhnya.
sumber: jambi ekspres
