iklan
Naiknya harga aspal yang berpengaruh terhadap pengerjaan sejumlah proyek milik pemerintah di Provinsi Jambi, memancing reaksi dari asosiasi kontruksi yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya berasal dari Gabungan Pengusaha Kontrator Nasional (Gapeknas) Provinsi Jambi.

Dimintai komentarnya, Rabu (17/10), Ketua Gapeknas Provinsi Jambi SY Fasha, mengatakan, naiknya harga aspal karena melemahnya rupiah, tidak hanya berdampak pada proyek di Pemkot Jambi, akan tetapi semua proyek yang berbahan baku aspal, dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah.

Menurut Fasha, bagi proyek yang belum ditenderkan, sebaiknya disilpakan saja, namun bagi proyek yang sudah berjalan, seharusnya pemerintah lebih bijak menyikapi hal tersebut.
‘’Pemerintah harus bijak menyikapi hal tersebut,’’ ujar Fasha.

Terkait proyek yang sedang berjalan, sambung Fasha, ada  beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, antara lain melaksanakan pengurangan volume pekerjaan dan komponen harga satuan agar disesuaikan dengan harga BBM dan aspal saat ini. ‘’Ini juga harus segera dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak auditor negara dalam hal ini BPK  tentang adanya kebijakan addendum tersebut,’’ katanya.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus bertindak memikirkan dampak kenaikan BBM dan melemahnya nilai  rupiah ini terhadap proyek-proyek kontruksi tersebut. Semua kontrak pekerjaan  agar jangan lagi copy paste, harus diberikan hak-hak kepada pihak kedua juga tentang hal tersebut.

‘’Jangan terkesan, pihak kedua hanya dituntut kewajibannya namun hak-ahknya tidak diberikan. Ini yang menurut Saya bisa dilakukan,’’ katanya.

Sebelumnya, Puluhan paket proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi yang sudah selesai tender, terancam gagal dilaksanakan. Hal ini merupakan imbas dari naiknya harga aspal hingga mencapai 30 persen.

Malahan, sebanyak 13 paket proyek yang kini mulai ditenderkan di Dinas PU Kota Jambi juga kurang diminati oleh pihak rekanan.

Kepala Dinas PU Kota Jambi melalui Kabid Binamarga, Guspurnomo, membenarkan jika saat ini ada sejumlah proyek yang bakal tak dikerjakan kontraktor terkait mahalnya harga aspal.
Saat ini, katanya,  harga aspal yang paling rendah saja sudah habis di 16 tempat pengolahan aspal yang ada di Kota Jambi.

"Sekarang naik etrus dari harga Rp 8 ribuan sampai ke Rp 11 ribuan," ujarnya.

Ditanyakan bagaimana menyiasati agar proyek yang sudah dianggarkan dapat terserap, Agus menyebutkan jika pihak rekanan tidak sanggup kerjakan proyek pengaspalan jalan maka kedepannya anggaran yang ada akan menjadi silva.

"Yah mau bagaimana lagi, proses sudah kita jalankan dengan cepat. Namun, harga dolar keburu naik sehingga kontraktor tak berani ambil risiko," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun mengatakan, khusus untuk Kota Jambi, untuk pengerjaan proyek fisik di Dinas PU dalam APBD-P tahun 2013 kenaikan harga sudah disesuaikan dengan anggaran.

"Untuk APBD Perubahan sudah ada kenaikan anggaran yang disamakan dengan kenaikan harga aspal yang disebabkan kenaikan harga BBM. Jadi untuk proyek di APBDP ini tidak bermasalah,"  kata Junedi.

Terkait,  tidak ada yang berani ikut tender 13 proyek di Dinas PU Kota Jambi seperti diberitakan beberapa waktu lalu, termasuk ada beberapa proyek fisik yang tak kunjung dikerjakan pihak rekanan pemenang tender, Junedi mengatakan proyek tersebut sudah ada selesai ditender.

‘’Yang 13 itu kini sudah ditangani Dinas PU, sekarang sudah dilelang, 3 diantaranya sudah ditender, akan tetapi jika memang tidak bisa dilanjutkan, itu tetap akan menjadi silva,"  jelasnya.

Dewan, katanya,  tetap akan meminta dinas PU untuk melakukan langkah cepat terkait semua proyek fisik di Dinas PU baik yang tertinggal di APBD murni maupun yang telah dianggarkan di APBDP tahun 2013.

"Nanti kita akan desak, kita minta lakukan langkah percepatan terkait proyek fisik dinas PU kedepannya," tandasnya.

sumber: je

Berita Terkait



add images