Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Jambi diberikan rapor merah oleh DPRD Kota Jambi. Ini didapat berdasarkan rekomendasi pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Walikota Jambi Bambang Priyanto. “Semua SKPD raportnya merah. Yang jelas kalau kita berbicara soal kinerja, tadi sudah tergambar dalam LKPJ, semua SKPD memprihatinkan, mulai dari dinas kebersihan, pendidikan dan lainya masih banyak pekerjaan yang terbengkalai,” ujar Zainal
“Jadi kalau kita ibaratkan disekolah, semua nilai merah berarti tidak naik kelas,” terangnya.
Terakit banyaknya program di SKPD yang belum terselesaikan itu, ia berharap Walikota yang baru akan mampu membenahi semuanya dengan baik.
“Itu semua nanti akan menjadi PR walikota yang baru. Kami berharap walikota baru, lebih bekerja keras untuk menciptakan Jambi Kota Beradat yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, walikota Jambi Bambang Priyanto, yang ditemui usai paripurna tersebut seakan pasrah menerima laporan pansus yang menyatakan bahwa di bawah pepemerintahannya masih banyak pekerjaan yang tercecer.
“Mungkin saja, terserah lah. Akan tetapi kami sudah optimal lah. Sebagai kepala daerah apa yang bisa saya kerjakan sudah saya kerjakan. Bagi yang belum dikerjakan,ya mungkin akan dilimpahkan pada pemerintahan yang akan datang,” ujar Bambang.
“Nanti kita akan telusuri lagi, kita tinggal hitungan hari, jadi paling tidak nanti kita titipkan ke walikota baru lah,” ujarnya singkat.
Sementara itu dalam Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Walikota Jambi yang dibacakan oleh koordinator Pansus R. A. Suandi, menjelaskan semua SKPD dilingkungan Pemkot Jambi masih banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dan kurang baik.
Misalkan di bagian perlengkapan banyak aset yang tidak bersertifikat. Selain itu belum optimal kinerja pemkot, dalam penghapusan aset. Dan juga tidak tegas sat pol pp dalam penegak perda.
Sedangkan untuk Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil (Dukcapil) pelayanan terkait E-KTP dikecamatan masih minim, selain itu minimnya perhatian pemda terhadap kantor dukcapil yang dianggap sudah tidak layak lagi.
Lanjutnya lagi, Dinas pasar terkait PKL yang ada didaerah pasar yang kurang memperhatikan pengawasan perizinan terakit PKL yanga ada, dalam hal pendataan sehingga menimbulkan kebocoran.
Dinas PU, terkait Jalan yang sudah ada terindikasi asal jadi saja, dan dianggap pemborosan. Dinas perhubungan (Dishub) mendapat catatan merah terkait Terminal Sijenjang tidak berjalan sesuai dengan fungsi. Dan juga terminal pal 10 asal yang hingga saat ini belum efektif.
Sedangkan untuk Disperindag, disorot terkait tidak adanya data base soal industri dan UMKM. Disosnaker sendriri mendapat nilai merah terakit pengawasan, tidak mampu mengendalikan pengemis di lampu jalan. Sedangkan untuk Dinas Kebersihan Peeratamanan dan Pemakam (DKPP) tentunya dikarenakan masih banyak TPS yang bermasalah.
Untuk dinas pendidikan (Disdik) sendiri, masih ada sekolah yang tidak memiliki sertifikat atas nama penda, kemudian maraknya pungli yang sampai saat ini masih sering terjadi. Dispara terkait minimnya tempat wisata, selain itu kurag bisa memanfaatkan objek wisata yang ada seperti Danau Sipin. Kemudian PTSP, ini terkait banyaknya bangunan yang menyalahi aturan.
Ia juga menjelaaskan terkait PDAM, ia menjelaskan selama 5 tahun kepemimpinan walikota Bambang tidak ada peningkatakn pelayanan air bersih. “Sampai saat ini, tidak pernah meningkatkan pelayanan. Dan juga distribusi air sering macet,” terangnya.
Sedangkan dibidang kesehatan, RS Abdul Manap dianggap tidak mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya selain itu, sampai saat ini, belum ada spesialis penyakit dalam. “Jadi kalau melihat laporan ini kinerja SKPD selama 5 tahun belakangan masih jauh dari harapan, karena masih banyak yang harus diperhatikan, “ tandasnya.
sumber: je
