Mahasiswa niversitas Jambi (Unja) kampus Sarolangun, Rabu (13/11) menggelar aksi demo di kampus Unja Mendalo. Mereka menyatakan dalam rilisnya, bahwa pihak Unja diduga asal-asalan menentukan kebijakan terhadap Unja kampus Sarolangun.
Mereka menyatakan jika pihak pengelola Unja kampus Sarolangun tak memiliki kompetensi dalam mengelola kampus tersebut. sehingga, menyebabkan manajemen tata kelola yang diterapkan di kampus sendiri terlihat asal-asalan.
Masih dalam rilisnya, mereka juga mempertanyakan jaminan mutu program studi Unja Kampus Sarolangun terkait dengan peralihan Fakultas Ekonomi menjadi Fisipol. Lalu, terjadi ketimpangan kurikulum yang diterapkan Prodi itu. “Sehingga terjadi pemarjinalan terhadap lulusan Unja Kampus Sarolangun,” kata Koordinator aksi, Taufik Usman, kemarin.
Dikatakan Taufik Usman, mereka menuntut agar Ketua pengelola Unja kampus Sarolangun, Dr Fitriaty, SE, MM diturunkan dari jabatannya. “Berikan ekpada orang-orang profesional dan berkompeten di bidang pengelolaan Universitas, khususnya di Universitas Jambi,” sebutnya.
Dia menyebutkan, Universitas dan birokrasi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan Unja kampus Sarolangun. Baik di tengah masyarakat maupun di tengah pasar kerja lainnya. “Kepada pihak yang berwenang, diminta agar segera mengaudit pengeluaran dan pemasukan Unja kampus Sarolangun agar bersih dari indikasi Korupsi yuang dilakukan oknum pengelola Unja kampus Sarolangun,” ujarnya.
Disamping itu, sambungnya, mereka jua mempetanyakan kepada pihak rektorat Unja soal legalitas dirikannya Unja kampus Sarolangun yang telah menyalahi aturan. “Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 595/d5.1/2007 tentang pelarangan didirikannya kelas jauh, lokal jauh, kampus jauh bagi setiap perguruan tinggi itu dilarang,” tegasnya.
“Kami minta kepada Bupati Sarolangun, DPRD Sarolangun, Rektor Unja dan Gubernur Jambi selaku orang pertama yang melakukan MoU dengan Unja untuk bertanggung jawab. Karena persoalan ini merupakan titik tekan dari nasib generas masyarakat di Kabupaten sarolangun nantinya,” tukasnya.
Usai menggelar aksi tersebut, mereka menuju kantor Gubernur Jambi untuk melakukan audiensi. Sayangnya, Gubernur sedang tak berada di tempat dan tak bisa ditemui. “Kita diterima oleh Yazirman (Karo Pemerintahan, red). Namun beliau tak bisa memutuskan. Katanya, dia akan sampaikan kepada Gubernur,” katanya singkat.
“Banyak masalah sebenarnya yang harus disikapi, namun itu intinya. Kita minta reformasi birokrasi di kampus Sarolangun. Kita bukan minta lokal jauh dihapuskan. Dalam edaran Dikti itu kan kalau boleh akreditasinya harus D, kami pada saat ini C. Kalau bisa kampus Sarolangun ini juga berdiri sendiri,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
