iklan
Dalam setahun, diperkirakan ada ribuan pejabat di jajaran pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi Jambi yang nonjob. Para pejabat yang nonjob tersebut umumnya adalah korban pilkada. Selain itu, juga ada hal-hal lain yang melatarbelakangi penonjoban tersebut.

Hanya saja, sampai berita ini dibuat, belum ada satu pemerintah daerah yang membeberkan informasi ini secara detail. Bahkan beberapa kabupaten, terkesan menutupi.

Misalnya, Bungo, Bupati Sudirman membantah adanya pejabat mereka yang nonjob dalam beberapa waktu lalu. “Kalau baru-baru ini tidak ada. Empat orang itu sudah lama, Armain itupun sudah pensiun,” kata Bupati Bungo.

Jumlah Pejabat Nonjob

No   Daerah           Jumlah
1.    Kota Jambi     2 orang
2.    Bungo            4 orang
3.    Tanjabtim       478 Orang
4.    Muarojambi     20 orang
5.    Sungaipenuh   8 orang
6.    Kerinci            1 orang
DATA : Berbagai Sumber   

Disebutkannya, ada beberapa alasan pejabat dicopot. Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang pensiun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bungo H Ridwan Is, juga mengatakan, dalam waktu dekat ada beberapa pejabat eselon dua yang bakal memasuki usia pensiun. “Pada bulan April mendatang,” pungkasnya.

Kepala BKD Tanjab Timur, Pertadi Kusuma melalui Kabid Mutasi Pegawai, Sofyan Hadi Syahputra SSTP menyebutkan sebanyak 478 pejabat eselon di Tanjab Timur non job alias tidak memiliki kursi jabatan. “Dari 478 pejabat yang non job kebanyakan dari eselon IV,” ujarnya kemarin (26/11).
--batas--
Menurutnya, untuk keseluruhan jumlah pejabat eselon yang dimiliki Tanjab Timur, sebanyak 946 pejabat eselon. Dari sebanyak 946 pejabat eselon yang memiliki kursi jabatan sebanyak 468. “Terdiri dari pejabat eselon II hingga eselon V,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, kebanyakan pejabat yang berstatus non job berasal dari pejabat eselon IV. Namun tidak semua pejabat yang berstatus non job ini parkir BKD. Pejabat ini tersebar hampir diseluruh SKPD yang berada di Tanjab Timur.

“Saat ini beberapa kursi lowong adalah untuk jabatan Asisten II dan Kadis ESDM. Karena kedua pejabat sebelumnya telah pensiun,” urainya.

Dari Kabupaten Muarojambi dilaporkan, berdasarkan daftar absensi yang ada di Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pegawai Daerah (BKPPD) Kabupaten Muarojambi terdapat sekitar 20 orang mantan pejabat yang saat ini non job, 5 diantaranya ialah mantan Kadis atau Kaban.

Sementara sisanya yang lain ialah mantan pejabat eselon III, seluruhnya saat ini terdaftar sebagai staf di BKPPD dan berkewajiban mengisi absensi setiap harinya. "Mereka semua saat ini sebagai staf di BKPPD, mereka hanya mendapat gaji pokok sesuai dengan hal mereka, sementara tunjangan jabatan tidak mereka dapatkan," ujar Kabid Mutasi BKPPD Muarojambi Irwan Setiawan Spd

Jumlah ini merupakan hasil dari 2 kali reshuffle yang terjadi pada awal bulan Januari dan bulan Oktober 2013 lalu, namun begitu diperkirakan jumlah pegawai non job lebih dari ini, sebab ada pegawai lain yang ditempatkan sebagai staf di instansi lain.

Terkait dengan jumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo yang hingga saat ini berstatus non job, Sekda Kabupaten Tebo  Noor Setya Budi belum mengetahui jumlah pastinya. Dirinya meminta agar hal tersebut di konfirmasi kepada Kabid Mutasi, Edy di Badan Kepegawaian Daeraha (BKD) Tebo
--batas--
"Saya belum mengetahui angka pastinya, yang jelas ada beberapa pejabat yang berstatus non job sudah pindah ke Jambi, dan juga ada yang pensiun. Tapi angka pastinya tanya BKD saja" katanya.

Dirinya juga mengatakan bahwa non job para jabat tersebut merupakan hak prerogatif bupati. "Bupati yang menilai mana yang loyal terhadapnya mana yang tidak, dan ada pula yang terkena kasus hukum. Tapi yang jelas bupati mempunyai penilaian sendiri terhadap para pejabat yang akan di non jobkannya" papar Sekda lagi

Terkait dengan jumlah pejabat non job tersebut harian ini kemudian mengkonfirmasi kepada, Sekretaris BKD, Eko, hal senada pun dikemukakan Eko. Dirinya tidak mengetahui berapa jumlah yang pejabat yang di non jobkan.

Beberapa pejabat lama yang sudah non job di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini banyak tidak diketahui keberadaannya. Namun tersiar kabar para pejabat pada zaman bupati priode yang dulu banyak yang berkerja diluar kota, atau pindah tugas.

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tanjung Jabung Barat, Zulkifli (27/11) kemarin, pejabat-pejabat lama yang bertugas pada zaman bupati terdahulu sekarang sudah banyak yang pindah tugas ataupun pensiun.

"Untuk berapanya saya tidak hapal berapa orang yang non job, karena saya pun masih baru juga, tapi untuk pejabat lama itu sekarang sudah banyak yang pindah keluar kota, ataupun sudah pensiun," ujarnya.
--batas--
Saat ditanyakan pejabat lama seperti wakil bupati terdahulu, M Yamin, pihaknya menjawab untuk bapak Yamin sendiri saat ini sudah pensiun dan tidak berada dipemkab lagi. "Ya itu tadi, seperti pak yamin mantan wakil bupati, itukan sudah pensiun, tapi untuk yang lainnya banyak yang keluar kota," pungkasnya

Dari Kerinci sendiri dilaporkan, sejumlah mantan pejabat eselon II di Kota Sungaipenuh nonjob. Mereka kini hanya ditugaskan menjadi staf dibeberapa SKPD.

Kabid Pendataan dan Pengembangan Pegawai, BKD Kota Sungaipenuh Ronal Regen menyebutkan, pejabat eselon II yang nonjob saat ini berjumlah 8 orang. Mereka adalah Ir H Mahdi Thaib MM yang sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil, kini Mahdi Thaib menjadi staf di staf ahli Walikota. Kemudian, Drs H Rikasman MM, mantan Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, kini Rikasman menjadi staf di staf ahli Walikota.

Selanjutnya Pakhrudin Spd Msi, mantan Kadis Pendidikan, kini Pakhrudin juga menjadi staf di staf ahli Walikota. Lalu, Agusri SH mantan staf ahli bidang pembangunan, kini Agusri hanya menjadi staf.

Ir Ery Firmansyah mantan Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan juga menjadi staf di staf ahli. Kemudian Drs Syafril MM, mantan Kepala Dishubkominfo saat ini parkir di Disperindag dengan posisi sebagai staf.

Ir Jamshol Mesra mantan Kepala BLH juga parkir di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagai staf. Dan Azmaldi mantan staf ahli Walikota Bidang Ekonomi Keuangan kini menjadi staf di Bappeda.

Sementara itu di Kabupaten Kerinci hanya Ir Hasani, mantan Kadis Peternakan dan Perikanan yang non job. Itupun karena Hasani tersangkut  kasus korupsi. "Selain Hasani tidak ada yang non job," ujar Supriadi, Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun Pegawai, BKD Kabupaten Kerinci.

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait



add images