SAROLANGUN, Belasan mahasiswa Universitas Jambi Kampus Sarolangun (Unsar) kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan sejumlah tuntutan, seperti penggantian Ketua Pengelola, Dr Fitriaty SE MM. Universitas Jambi dan birokrasi harus berpartispasi aktif dalm pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan Unsar. Meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengaudit pengeluaran dan pemasukan Unsar. Mahasiswa juga mempertanyakan legalitas didirkannya Unsar.
Mahasiswa meminta tanggapan dan kebijakan bupati, DPRD, Rektor Unja serta Gubernur Jambi selaku orang yang pertama yang melakukan kontrak MoU dengan Unja. Dalam aksinya belasan mahasiswa pertama kali berorasi di Kampus Unja Sarolangun di Desa Rantau Tenang. Di Kampus Unja mahasiswa ditemui Sekretaris Pengelola Unsar Dahmiri SE MM.
‘’Soal penggantian ketua pengelola dan jajarannya, merupakan wewenang dari Rektor. Soal tuntutan kedua, kampus tidak ada wewenang untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan Unsar. Tugas kampus hanya menciptakan lulusan yang mempunyai memiliki SDM yang mumpuni. Masalah mendayagunakan lulusan merupakan wewenang masyarakat dan pemerintah,’’ ujarnya.
Soal permintaan audit, akunya, Unsar memiliki pengawasan berlapis. Jadi meskipun tidak diminta mahasiswa, Unsar selalu diaudit dan diawasi secara periodik. ‘’Kami ada SPI (Satuan Pengawasan Internal) dari intern Unja, kemudian ada inspektorat, BPKP bahkan BPK,’’ akunya.
Soal legalitas, kata Dahmiri, Unsar tak perlu diragukan lagi. Yang meresmikan Unsar pada tahun 2007 silam adalah Dirjen Dikti RI. Bahkan tiap tahun Pemkab Sarolangun selalu menganggarkan dana pembangunan untuk Unsar. ‘’Kalau illegal tidak mungkin Pemkab mau membantu,’’ tandasnya.
Sementara itu, Ketua Himmapem Unsar, Yunita, mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya aksi unjukrasa. ‘’Aksi unjuk rasa bukan instruksi organisasi, meski ada anggota Himmapem yang ikut turun. Itu hanya sebatas aksi pribadi sebagai mahasiswa Unsar,’’ ujarnya yang dibenarkan oleh Ketua Himkad, Sirajudin Al Aksa.
sumber: jambi ekspres
