Nasib pilu dialami sekitar 2.818 honorer kategori satu (K1) yang selama ini bekerja di Kanwil-kanwil Kemenag di seluruh Indonesia.

Bagaimana tidak, peluang mereka untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah makin tipis, sumber gaji bulanannya pun mulai tahun depan bakal tidak jelas. Mulai 2014, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemenag sudah tidak lagi mencantumkan honor untuk para tenaga honorer.

"Mulai 2014, honor  kami yang selama ini diambilkan dari DIPA, yang besarnya 97 ribu rupiah per bulan, akan dihapuskan. Ini sangat mencemaskan kami," ujar Ketua Forum Solidaritas Honorer K1 Kemenag Sumut, Ahmad Fauzi Lubis, kepada JPNN di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (18/12).

Fauzi bersama 15 delegasi honorer K1 dari sejumlah provinsi, termasuk 5 dari wilayah Sumut, dalam beberapa hari belakangan ini terus memperjuangkan nasibnya di Jakarta. Sudah beberapa kali bertandang ke kantor kemenag, BKN, dan DPR. Selain dari Sumut, ada perwakilan dari Kaltim, Sumsel, dan Banten.

Pada Selasa (17/12), mereka menemui anggota Komisi VIII DPR sebagai mintra kerja kemenag, dan Komisi II DPR yang merupakan mitranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB). Namun, para wakil rakyat itu hanya "kaget" mendengarkan keluhan mereka.

Petinggi kemenag belum juga mau mengeluarkan surat otorisasi yang menjelaskan bahwa mereka benar sebagai tenaga honorer yang diangkat sesuai ketentuan. Padahal, hanya itu yang dibutuhkan Badan Kepegawain Negara (BKN) sebagai syarat pemrosesan pengangkatan mereka menjadi CPNS.

"Sekjen Kemenag bilang takut meneken surat otorisasi. Mestinya, kalau takut, ya minta surat keterangan dari kanwil-kanwil bahwa kami ini memang honorer kemenag yang resmi. Selama ini kami dibayar dari DIPA mereka, kok tak diakui," sesal Fauzi.

Dia mengancam akan mengerahkan ribuan rekannya untuk menggelar aksi unjuk rasa di gedung yang dipimpin Suryadharma Ali itu. "Para ulama akan turun ke jalan. Ulama, karena sebagian besar dari kami adalah guru-guru agama," ujar Fauzi.

sumber: jambi ekspres

Komentar

Berita Terkait

BPBD Provinsi Meminta Lantik BPBD Kota Jambi

Sungai Batanghari Siaga 4, Warga Diminta Waspada Banjir

Hutang Sertifikasi Guru Kemenag Belum Dibayar

2 Januari, KBM Dimulai Kembali

KPID Ekspose Indeks Kepuasan Masyarakat

Jambi Kekurangan Penghulu Nikah

Honorer Kategori 2 Siap-Siap Gigit Jari

Deposito Pemprov Jambi Hampir Rp 1 T

Rekomendasi




add images