Hingga saat ini persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), belum juga tuntas. Meskipun telah ditertibkan dan menelan korban jiwa, namun hingga kini terus bermunculan disejumlah daerah disepanjang aliran sungai.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) yang dimintai tanggapan soal ini menyatakan, apapun konsekwensinya untuk PETI harus diberantas. “Kalau masyarakat mau menambang boleh, tapi harus ada izin,” tegas HBA.
Sebenarnya, kata Gubernur, masalah PETI adalah kewenangan kabupaten/kota. Tapi, mengingat hal telah menjadi ancaman bagi masyarkat banyak, pihaknya tidak bisa tinggal diam. “Dampak PETI itu luar biasa. Sungai tercemar, ekosistem rusak dan mengcam manusia,” terangnya.
Karena itu, masalah PETI ini telah dibawanya dalam rapat Muspida belum lama ini. Ia meminta, Muspida dalam hal ini aparat keamanan serta pemerintah kabupaten/kota ikut menertibkan. “Boleh saja menambang asal ikuti aturan, jika tidak, pemerintah tidak bisa tolerir,” katanya.
Diakui HBA, dalam melakukan aktivitas PETI ini banyak kepentingan yang terlibat. Namun ia sudah menyampaikan kepada muspida, mampu tidak menertibkan. “Saya sampaikan ke Muspida, mampu tidak menertibkan negara ini, kalau tidak maka kedepan akan kacau. Terlepas dari kepentingan, aturan tetap harus ditegakan,” tegasnya lagi.
--batas--
Dijelaskannya lagi, jika hanya pihak pemerintah, HBA terus terang tak akan mempu mengatasinya. Sebab pihaknya hanya memiliki aparat Satpol PP. “Tapi saya yakin Muspida akan bersama-sama mengatasinya, saya lihat Kapolda saat ini juga luar biasa untuk melakukan pemberantasan,” sebutnya.
Pihaknya berjanji tidak akan menutup kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan penambangan, namun harus mengikuti aturan. “Yakni diolah, limbahnya dialirkan ke kolam penampungan jadi tidak merusak. Tapi itu memang sulit. Yang kita khwatirkan, saat ini PETI sudah merusak sawah-sawah warga, banyak yang sudah beralih profesi, nah kita berikan kesempatan kabupaten/kota untuk melakukan penindakan jika masih ada akitivtas PETI,” jelasnya.
Kenapa pemerintah tidak memprogramkan pembernatasan PETI dengan menyediakan lapangan usaha lain? Dikatakan HBA, sebenarnya untuk program itu telah disiapkan. “Kita sudah glontorkan dana melalui Samisake, belum lagi ada bantuan dari kabupaten/kota, itukan bisa untuk membuat usaha,” sebutnya.
Namun diakui HBA, untuk pemberantasan PETI ini cukup sulit, sebab, sudang menyangkut sikap mental masyarakat. “Masyarakat itu ingin yang instan, itu sulitnya. Kalau mereka mau berkebun karet, sawit atau sawah kita bantu,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
