Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah melakukan sensus aset untuk mengetahui berapa nilai aset Pemprov Jambi. Dari hasil sensus tersebut diketahui, nilai aset Pemprov Jambi mencapai Rp 5,4 T.
“Kita sudah sampaikan kepada pihak kementrian, ternyata Provinsi Jambi adalah yang pertama menyerahkan data hasil sensus asset Pemda untuk 2013 ini. Aset kita untuk Provinsi berdasarkan nilai perolehan Rp 5, 4 T. Itu sudah selesai disensus dan sudah dilaporkan kepada kementrian dalam negeri,” ungkap Kepala Biro Aset Setda Provinsi Jambi, Masherudin Wahab.
Dikatakannya, sensus tersebut dilakukan bersamaan dengan sensus yang dilakukan 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. “Kemarin ada juga Kabupaten yang kita koordinatori melakukan sensus dan hasilnya sudah disampaikan ke kementrian,” katanya.
Apa saja aset yang disensus oleh Pemprov Jambi, menurutnya adalah semua bentuk aset. Baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak. Termasuk aset yang dipinjam pakaikan dengan pihak lain.
“Bentuk aset itu semua, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, ya seperti tanah, bangunan, kendaraan dan fasilitas lain yang digunakan oleh yang sifatnya masuk dalam belanja modal,” ujarnya.
Diterangkan, berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak kementrian, seluruh jalan menurut aturan seharusnya disertifikatkan. “Semua jalan pemerintah. Selama ini kan belum kita lakukan. Nanti di tahun 2014 kita akan lakukan itu,” katanya.
--batas--
Ditanya, apakah sensus juga dilakukan terhadap aset yang bermasalah, seperti aset tanah Telanai Indah yang masih dalam sengketa? Dia membenarkan. “Aset bermasalah yang dimaksud disini ya yang sudah diproses melalui jalur hukum yang kita tempuh,” sebutnya.
“Selama ini kan banyak juga aset-aset yang tidak kita temukan keberadaannya, itu kita telusuri dengan sensus ini. Alhamdulillah dengan sensus ini, ada beberpa SKPD yang dulu sangat banyak yang tidak dapat dilakukan inventarisasinya dalam aset, sekarang banyak yang sudah hampir selesai,” tambahnya.
Dalam sensus ini, pihak Inspektorat dan BPKP juga diikutkan. Nyatanya, ada 5 SKPD yang diaudit karena persoalan aset ini. “Tentunya Inspektorat dengan BPKP melakukan audit dengan hasil sensus ini. Ada 5 SKPD yang diaudit, diantara Dinas PU, Biro Aset sendiri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit kalau tidak salah,” ujarnya.
Ditanya soal SKPD mana yang asetnya paling banyak bermasalah, dia menyebut Dinas PU Provinsi Jambi. “Aset yang paling banyak bermasalah ya di PU. PU ini lebih kurang 60 persen kan aset Pemprov di PU semua, disana paling banyak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu dia membantah bahwa banyak aset Pemprov Jambi yang terbengkalai. “Eks Disnakkan itu kan jelas akan diperuntukkan untuk membangun JBC. Yang lainnya di lingkungan Provinsi khususnya dalam Kota Jambi boleh dikatakan tak ada yang terlantar. Hampir semua dalam penguasaan Provinsi,” tegasnya.
Pihaknya mengaku memperketat pengamanan terhadap seluruh aset Pemprov Jambi. “Kita sekarang melakukan pengamanan dengan memasang tanda merk milik pemerintah,” tandasnya.
sumber: jambi ekspres
