KUALATUNGKAL, Tak ingin mengulang kesalahan saat ini, Pemkab Tanjabbar berjanji melakukan pengawasan ketat atas penyaluran bantuan pompong bagi para nelayan yang sudah digulirkan. ‘’Karenanya, saya meminta SKPD DKP untuk mendata ulang bantuan dan mengawasi bantuan yang sudah digulirkan beberapa tahun belakangan. Jangan salah sasaran bantuan, seperti bantuan pompong. Waktu kampanye dulu salah satu visi misi kami lebih banyak ke arah nelayan," kata Wakil Bupati Tanjabbar, Katamso.
Sikap Wabup dinilai cukup tepat mengingat beberapa waktu sebelumnya, kerap kali para nelayan yang umumnya berdomisili di kampung nelayan mengeluh soal bantuan pompong yang disebut-sebut tidak tepat sasaran.
Sejatinya, para nelayan mengaku sangat menghargai dan mendukung niatan baik dari pemerintah kabupaten yang beberapa kali menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk mendorong pertambahan ekonomi masyarakat nelayan. Namun, mereka juga meminta pemerintah benar-benar memperketat pengawasan terutama dalam penyaluranya.
--batas--
Diketahui setahun yang lalu pemkab memberi bantuan pompong. Namun ternyata, tidak sedikit para nelayan yang menyebut bantuan itu kini justru berdampak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat nelayan Tanjabbar. Sebab pembagian bantuan seperti pompong dianggap tidak merata.
"Bahkan ada orang kaya yang dapat pompong, ada juga tukang becak yang tidak pernah melaut malah dapat dan ada yang dua kali berturut-turut dapat pompong," ungkap Muhtar, nelayan Kualatungkal yang kini beralih menjadi penjual jasa angkutan penyeberangan.
Dari data yang dihimpun, pada setahun lalu, bantuan pompong bagi koperasi nelayan juga menuai polemik. Pasalnya pihak dinas koperasi dan UMKM Tanjab Barat ketika itu meminta agar DKP meninjau ulang kembali bantuan bagi koperasi nelayan karena tiga koperasi diantaranya merupakan Koperasi yang masuk dalam daftar koperasi yang sempat dibekukan.
sumber: jambi ekspres
