Pihak ombudsman perwakilan Jambi hingga saat ini belum ada menerima laporan kecurangan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013. Ketua Ombudsman perwakilan Jambi, Taufik Yasak mengatakan kepada harian ini, pihaknya akan melakukan koordinasi.
“Sampai sekarang kami belum terima laporan apa-apa darimanapun. Kami juga masih akan koordinasi lagi dengan pihak BPKP,” jelas Taufik dikonfirmasi media ini, Rabu (15/1).
Dikatakannya, dalam penerimaan CPNS kali ini yang melakukan pengawasan langsung adalah pihak Polda Jambi dan pihak BPKP Provinsi Jambi. Pasalnya, sudah ada perjanjian kerjasama berupa MoU dalam penyelenggaraan CPNS ini. “Kita (ombudsman, red) tak masuk di dalam itu,” ujarnya.
Soal di Sungaipenuh yang sudah kisruh soal penerimaan CPNS, dia mengaku juga belum ada laporan sama sekali kepada pihaknya. Lalu, apakah ombudsman akan masuk sendiri untuk menelusuri dugaan itu di Sungaipenuh? Dia mengaku masih akan koordinasi.
--batas--
“Nanti kami akan koordinasi dulu dengan BPKP dan Polda karena mereka ditetapkan langsung melakukan pengawasan. Sampai sejauh mana mereka sebagai pemantau langsung melakukan tugasnya,” ujarnya.
Pihak ombudsman Jambi, katanya, belum masuk dalam MoU soal pengawasan itu. “Di Indonesia hanya ada 17 daerah yang masuk dalam MoU untuk melakukan pengawasan langsung. Tidak termasuk ombudsman Jambi. Cuma kami tetap aktif dan akan tanyakan kepada BPKP dan Polda Jambi,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam perjanjiannya, jalur koordinasi untuk pengawasan ini ditetapkan yakni antara BKD setempat, menpan, BPKP dan Polda. “Ombudsman hanya 17 Provinsi tidak termasuk Jambi. Hanya saja kami rapat Desember lalu diminta memantau juga. Namun, sampai sekarang belum ada laporan, kalau ada laporan kami akan tindak lanjuti langsung. Sampai sekarang masih nihil laporan,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
